6 Fakta Sejarah G30S/PKI, Salah Satunya Suasana Saling Curiga Antara Militer dengan PKI

photo author
- Rabu, 2 Oktober 2024 | 07:30 WIB
Potret Monumen Pancasila di Jakarta (Instagram.com/@monumenpancasilasakti)
Potret Monumen Pancasila di Jakarta (Instagram.com/@monumenpancasilasakti)

Pada bulan Juli 1959, Presiden RI Soekarno menetapkan konstitusi di bawah Dekrit Presiden dan resmi membubarkan parlemen.

Penetapan konstitusi itu mendapatkan dukungan penuh dari kalangan PKI yang berada di kalangan pemerintahan RI. 

Selain itu, PKI juga berperan dalam memperkuat angkatan bersenjata Indonesia melalui mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting.

Sistem 'Demokrasi Terpimpin' yang dijalankan Soekarno mendapatkan dukungan dari kalangan pemimpin PKI.

Hal itu karena dianggap memperlancar konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis), sebuah konsepsi persekutuan yang diusung oleh PKI untuk sistem pemerintahan di Indonesia.

Namun, konsepsi itu nyatanya tidak direalisasikan dalam sistem demokrasi terpimpin, dan menyebabkan kerjasama para pemimpin PKI dan kaum borjuis (kelas sosial menengah ke atas) di Indonesia gagal menekan pergerakan independen petani dan buruh.

Sistem demokrasi terpimpin juga menemui jalan buntu akibat adanya campur tangan PKI dengan kepentingan persekutuannya sendiri di dalam tubuh pemerintahan Soekarno.

Kegagalan demokrasi terpimpin juga ditandai dengan masalah-masalah ekonomi seperti pendapatan ekspor yang menurun dan inflasi yang melambung tinggi kala itu. 

Penawaran Persenjataan 'Cuma-Cuma' dari Tiongkok

Salah satu peristiwa yang menjadi pemantik munculnya gerakan G30S/PKI, bermula ketika Menteri Luar Negeri (Menlu) RI zaman itu, Subandrio, melakukan kunjungan ke Tiongkok, pada tahun 1960.

Kunjungan Subandrio itu didasari oleh kalangan elit PKI yang mengajukan permohonan penambahan persenjataan militer RI kepada Soekarno, dengan alasan demi ‘kepentingan kepentingan bersama’.

Kunjungan itu menunjukkan adanya penawaran persenjataan militer dari Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai, dengan menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung secara cuma-cuma untuk kepentingan militer di Indonesia.

Kemudian, Subandrio melaporkan penawaran Zhou itu ke Presiden Soekarno. Namun, sang presiden RI itu tidak kunjung mengambil keputusan terkait penawaran tersebut, hingga membuat para pemimpin PKI merasa tidak dianggap keberadaannya.

Suasana Saling Curiga Antara Militer dan PKI

Pada awal 1965, kalangan pemimpin PKI memberikan gagasan kepada Presiden Soekarno terkait 'Angkatan Kelima' yang berdiri sendiri terlepas dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Beni Hendriana

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X