Pada bulan Juli 1959, Presiden RI Soekarno menetapkan konstitusi di bawah Dekrit Presiden dan resmi membubarkan parlemen.
Penetapan konstitusi itu mendapatkan dukungan penuh dari kalangan PKI yang berada di kalangan pemerintahan RI.
Selain itu, PKI juga berperan dalam memperkuat angkatan bersenjata Indonesia melalui mengangkat para jenderal militer ke posisi-posisi yang penting.
Sistem 'Demokrasi Terpimpin' yang dijalankan Soekarno mendapatkan dukungan dari kalangan pemimpin PKI.
Hal itu karena dianggap memperlancar konsep Nasakom (Nasionalis, Agama, dan Komunis), sebuah konsepsi persekutuan yang diusung oleh PKI untuk sistem pemerintahan di Indonesia.
Namun, konsepsi itu nyatanya tidak direalisasikan dalam sistem demokrasi terpimpin, dan menyebabkan kerjasama para pemimpin PKI dan kaum borjuis (kelas sosial menengah ke atas) di Indonesia gagal menekan pergerakan independen petani dan buruh.
Sistem demokrasi terpimpin juga menemui jalan buntu akibat adanya campur tangan PKI dengan kepentingan persekutuannya sendiri di dalam tubuh pemerintahan Soekarno.
Kegagalan demokrasi terpimpin juga ditandai dengan masalah-masalah ekonomi seperti pendapatan ekspor yang menurun dan inflasi yang melambung tinggi kala itu.
Penawaran Persenjataan 'Cuma-Cuma' dari Tiongkok
Salah satu peristiwa yang menjadi pemantik munculnya gerakan G30S/PKI, bermula ketika Menteri Luar Negeri (Menlu) RI zaman itu, Subandrio, melakukan kunjungan ke Tiongkok, pada tahun 1960.
Kunjungan Subandrio itu didasari oleh kalangan elit PKI yang mengajukan permohonan penambahan persenjataan militer RI kepada Soekarno, dengan alasan demi ‘kepentingan kepentingan bersama’.
Kunjungan itu menunjukkan adanya penawaran persenjataan militer dari Perdana Menteri Tiongkok Zhou Enlai, dengan menjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung secara cuma-cuma untuk kepentingan militer di Indonesia.
Kemudian, Subandrio melaporkan penawaran Zhou itu ke Presiden Soekarno. Namun, sang presiden RI itu tidak kunjung mengambil keputusan terkait penawaran tersebut, hingga membuat para pemimpin PKI merasa tidak dianggap keberadaannya.
Suasana Saling Curiga Antara Militer dan PKI
Pada awal 1965, kalangan pemimpin PKI memberikan gagasan kepada Presiden Soekarno terkait 'Angkatan Kelima' yang berdiri sendiri terlepas dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).
Artikel Terkait
Skandal Seks Diddy Tuai Sorotan Dunia: ‘Dikepung’ 5 Gugatan yang Terjadi Selama 30 Tahun Lalu
Seputar ‘Grooming’ di Lingkungan Sekolah, Ini Alasan Orang Tua Wajib Waspada
Bernadya Ribka Jadi Korban Pelecehan Secara Online, Begini Soal Trauma yang Bisa Dialami Korban
Kaesang dan Bobby Pencet Bel ‘Perlawanan’ Kritik Mulyono Warganet, Erat Kaitannya dengan Oligarki Modern di Indonesia
Resmi Dibuka! Pemkot Cilegon Rekrut 300 Pegawai Non ASN, Yuk Intip Formasinya
Kreasi Lezat UMKM Naufal Cookies Siap Manjakan Lidah Masyarakat Cilegon
Ketua Umum GRIB, Jaya Hercules Siap Turun Kampanye Menangkan Andra Soni-Dimyati di Pilgub Banten 2024
Langgar Netralitas ASN, Ketua HMI Cilegon Minta Pjs Wali Kota Cilegon Nana Supiana Segera Dipecat!
Dialog Bersama Buruh, Fajar Hadi Prabowo Ingin Tingkatkan Kesejahteraan Pekerja di Kota Cilegon
Tingkatkan Keterampilan Literasi Digital, TBM Bale Baca Cijayanti Gelar Workshop