Gapasdap Soroti Kenaikan Biaya Operasional Angkutan Penyeberangan

TOPMEDIA.CO.ID - Kondisi bisnis angkutan penyeberangan di Indonesia semakin tertekan akibat kenaikan biaya operasional yang tidak diimbangi penyesuaian tarif.

Kenaikan upah tenaga kerja sebesar 6% (dampak kenaikan UMR 2025) dan kurs dolar AS yang mencapai Rp16.500 memperberat beban, terutama untuk perawatan kapal, suku cadang, pengedokan, dan aspek keselamatan yang bergantung pada valuta asing.

Dijelaskan Ketua DPC Gapasdap Merak, Togar Napitupulu, pada Rabu (7/5), saat ini slisih tarif penyeberangan dengan Harga Pokok Penjualan (HPP) saat ini mencapai 31,8%, berdasarkan kajian bersama Kemenhub, ASDP, Gapasdap, dan pemangku kepentingan lain pada 2019.

Baca Juga: Wagub Banten Dimyati Natakusumah : Perkembangan Teknologi Harus Menjadi Perhatian

Padahal, kenaikan biaya selama 6 tahun terakhir (kurs USD 2019: Rp13.900) semakin tinggi, sehingga memperlebar defisit ini.

"Apalagi dengan jumlah hari operasi perbulan yang rata-rata hanya 30% sedangkan sisanya off menunggu giliran operasi karena kurangnya jumlah dermaga. Meski tarif tak mencukupi, operator tetap wajib memenuhi standar keselamatan dan kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah," katanya.

Untuk itu terkait hal ini, Gapasdap Merak mendesak revisi tarif segera dilakukan untuk menjaga keberlangsungan operasional. Sambil menunggu, insentif seperti pengurangan biaya pelabuhan, pajak, PNBP, dan bunga bank diperlukan untuk meringankan beban perusahaan angkutan penyeberangan.

Baca Juga: Promedia Diskusi Bareng Mahasiswa FISIP UNTIRTA di CoreLab 2025, Kenalkan Seputar Bisnis Content Creator

"Tanpa kebijakan penyesuaian, operator akan kesulitan memenuhi standar operasi dan keselamatan yang ditetapkan," kata Togar.***