Warisan Kuasa: Dominasi Politik Keluarga Dimyati di Banten

Penulis Oleh: Putri Aulia Azzahra (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unpam PSDKU Serang)

TOPMEDIA.CO.ID - Keluarga Dimyati dan Jejak Politik Turun-Temurun di Pandeglang, Fenomena politik keluarga atau dinasti politik bukanlah hal baru dalam lanskap kekuasaan lokal di Indonesia. 

Di Banten, pola kekuasaan seperti ini menjadi semakin terlihat jelas melalui keberadaan dan pengaruh besar keluarga Dimyati Natakusumah. 

Pengaruh mereka dalam dunia politik dan pemerintahan daerah mencerminkan bagaimana relasi kekuasaan sering kali diturunkan, bukan diperebutkan secara terbuka oleh rakyat dalam demokrasi yang sehat.

Baca Juga: Investasi dan Inovasi Keuangan Digital: Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2025

Keluarga Dimyati telah memegang berbagai jabatan publik strategis selama lebih dari dua dekade terakhir. Dimyati sendiri pernah menjabat sebagai Bupati Pandeglang dan kini menjadi anggota DPR RI. 

Istrinya, Irna Narulita, mengikuti jejaknya dengan menjadi Bupati Pandeglang dua periode. Anak mereka, Rizki Natakusumah, juga telah menjadi anggota DPR RI pada usia muda. Ini membuktikan bahwa kekuasaan politik dalam keluarga tersebut tidak hanya bertahan, tetapi juga beregenerasi.

Munculnya beberapa anggota keluarga Dimyati dalam jabatan publik melalui proses pemilu memang tidak melanggar hukum. Namun, dominasi satu keluarga dalam berbagai posisi strategis menimbulkan pertanyaan serius tentang kualitas demokrasi lokal.

Baca Juga: Tambang Hanya Merusak Alam, Bukan Menyejahterakan 

Ketika pilihan pemimpin didominasi oleh satu nama keluarga, maka kompetisi politik menjadi sempit, dan regenerasi kepemimpinan terhambat.

Konstitusi memang menjamin hak setiap warga negara untuk dipilih dan memilih. Namun, dalam praktiknya, dominasi keluarga politik mengarah pada monopoli sumber daya politik dan ekonomi yang menguntungkan satu kelompok saja. Ketika kekuasaan terkonsentrasi, maka peluang bagi aktor-aktor baru untuk muncul dan bersaing secara sehat menjadi sangat kecil.

Dampak Dinasti Politik terhadap Regenerasi dan Keadilan Demokrasi

Yang menjadi persoalan lebih dalam adalah potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan pemerintahan. Ketika jabatan publik dikuasai oleh anggota keluarga yang saling terhubung, maka objektivitas dalam pengambilan keputusan menjadi kabur.

Baca Juga: Politik Indonesia di Tahun 2025: Krisis Koalisi, Politik Uang, dan Peran Generasi Muda

Pengawasan dan akuntabilitas juga bisa melemah karena kepentingan keluarga lebih dominan daripada kepentingan publik.