Krisis Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah 

Penulis: Rahma Raiha Rifai (Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Unpam PSDKU Serang)

TOPMEDIA.CO.ID - Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan fondasi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan politik sebuah negara. 

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia tampak semakin kehilangan kepercayaan terhadap para pemangku kebijakan. 

Fenomena ini bukanlah gejala yang muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi dari berbagai faktor yang kompleks dan saling berkaitan.

Baca Juga: Minimnya Inovasi Teknologi Lokal: Tantangan Besar Menuju Indonesia Maju

Salah satu penyebab utama menurunnya kepercayaan publik adalah tingginya angka korupsi di kalangan pejabat negara. Berdasarkan laporan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada tahun 2023 hanya mencapai skor 34 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat ke-115 dari 180 negara. 

Skor ini bahkan menurun dari tahun sebelumnya yang berada di angka 38. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat menilai pemberantasan korupsi di Indonesia masih sangat lemah dan belum menyentuh akar permasalahan.

Kinerja lembaga penegak hukum juga menjadi sorotan tajam. Banyak kasus besar yang ditangani oleh aparat penegak hukum justru menimbulkan kecurigaan karena prosesnya yang lamban atau berakhir tanpa kejelasan.

Baca Juga: Maraknya Sampah di Indonesia 

Kejadian terbaru, seperti tertangkapnya oknum pegawai Mahkamah Agung yang terlibat suap perkara, menambah panjang daftar buruknya integritas institusi hukum. Akibatnya, masyarakat menjadi skeptis terhadap penegakan hukum yang sering dianggap tebang pilih.

Kebijakan pemerintah yang kerap berubah-ubah juga memperparah kondisi ini. Inkonsistensi kebijakan, seperti penundaan atau pembatalan program penting tanpa penjelasan yang memadai, menimbulkan ketidakpastian dan rasa frustrasi di kalangan warga. 

Misalnya, kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diberlakukan di tengah tekanan ekonomi pascapandemi dianggap tidak berpihak pada masyarakat kecil.

Baca Juga: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Banten: Wajah Buruk yang Tertutup Data

Masalah transparansi dan akuntabilitas anggaran negara juga menjadi faktor signifikan. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui secara jelas bagaimana anggaran negara dialokasikan dan digunakan. 

Kurangnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan anggaran memunculkan anggapan bahwa kebijakan hanya menguntungkan segelintir kelompok elite, bukan kepentingan rakyat secara luas.