Keamanan Siber di Era Digital: Ancaman Nyata dan Upaya Kolektif Membangun Ketahanan

Penulis: Muhammad Ade Alfarizi (Mahasiswa Sistem Komputer Unpam PSDKU Serang)

TOPMEDIA.CO.ID - Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Mulai dari cara kita berkomunikasi, bekerja, bertransaksi, hingga mengakses informasi — semua kini serba cepat dan terhubung secara online. Namun di balik segala kemudahan tersebut, tersimpan risiko yang kian nyata ancaman keamanan siber yang semakin kompleks dan tidak mengenal batas.

Di Indonesia, serangan siber terus menunjukkan tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), sepanjang tahun 2023 saja tercatat jutaan anomali trafik yang mengindikasikan potensi serangan.

Serangan tidak hanya terjadi pada lembaga pemerintahan, tetapi juga menyasar perusahaan-perusahaan swasta, sektor kesehatan, pendidikan, bahkan individu pengguna internet sehari-hari.

Baca Juga: Univeristas Primagraha Selesai Laksanakan KKM di Kota Serang

Salah satu serangan yang marak terjadi adalah ransomware, di mana data penting korban dikunci dan hanya bisa dibuka setelah membayar tebusan. Selain itu, serangan phishing yang memancing korban untuk memberikan data pribadi melalui email atau situs palsu juga terus memakan korban.

Kebocoran data pribadi pun menjadi isu yang sangat mengkhawatirkan, mengingat Indonesia kini memiliki ratusan juta pengguna internet aktif.

Tidak jarang, dampak serangan siber bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga hilangnya kepercayaan publik. Dalam konteks bisnis, serangan siber bisa mengakibatkan lumpuhnya operasional, kerugian materi hingga miliaran rupiah, bahkan memengaruhi reputasi perusahaan dalam jangka panjang.

Baca Juga: Sambut Masa Depan Mobilitas Ramah Lingkungan, Honda Banten Hadirkan Program 'Juli e:LECTRIC'

Melihat situasi ini, keamanan siber tidak bisa lagi dianggap sebagai urusan IT semata. Semua pihak — mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat umum — harus mengambil peran aktif dalam memperkuat ketahanan siber. Pemerintah telah mulai memperkuat kebijakan, regulasi, dan infrastruktur siber nasional.

Beberapa undang-undang dan peraturan terkait perlindungan data pribadi pun terus dikembangkan untuk memberikan payung hukum yang lebih jelas.

Di sisi lain, perusahaan juga diharapkan meningkatkan investasi pada sistem keamanan digital mereka, seperti penggunaan enkripsi data, firewall, multi-factor authentication (MFA), serta audit keamanan secara berkala.

Baca Juga: Ikut Arung Kali Banten 2025, Walikota Serang Komitmen Jaga Lingkungan Bersih dan Pencegahan Banjir

Sementara itu, masyarakat sebagai pengguna akhir memiliki tanggung jawab untuk lebih bijak dalam menggunakan teknologi. Misalnya, tidak menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, selalu berhati-hati saat membuka tautan atau lampiran yang tidak dikenal, serta rajin memperbarui perangkat lunak untuk menutup celah kerentanan.

Keamanan siber pada akhirnya menyangkut soal kesadaran kolektif. Tidak ada teknologi yang benar-benar aman jika tidak dibarengi dengan perilaku yang waspada dan bertanggung jawab. Edukasi publik menjadi kunci penting dalam membangun “pertahanan pertama” dari berbagai ancaman yang terus berkembang.