Perekonomian Di Era Jokowi

Penulis: Muhamad Fakhri (Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Unpam PSDKU Serang)

TOPMEDIA.CO.ID - Perekonomian Indonesia mengalami banyak dinamika selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terpilih pada tahun 2014 dan kemudian kembali menjabat pada 2019, Jokowi membawa semangat baru dalam pembangunan nasional, terutama dalam hal ekonomi. Dengan visi pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi nasional, pemerintahannya mencoba menyeimbangkan antara pertumbuhan dan pemerataan.

Salah satu fokus utama Jokowi sejak awal menjabat adalah pembangunan infrastruktur. Ribuan kilometer jalan tol dibangun, bandara diperluas, pelabuhan diperkuat, dan jalur kereta api ditingkatkan. Pembangunan ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mempercepat distribusi barang serta mobilitas masyarakat. Dampaknya memang terlihat, terutama dalam meningkatnya investasi di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Selain infrastruktur, Jokowi juga menekankan pentingnya investasi asing dan domestik. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk mendorong kemudahan berusaha (ease of doing business), termasuk penyederhanaan perizinan dan digitalisasi layanan pemerintah. Undang-Undang Cipta Kerja, meskipun kontroversial, adalah salah satu upaya besar pemerintah untuk meningkatkan iklim investasi.

Baca Juga: Maraknya Sampah di Indonesia 

Namun, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak selalu berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat bawah. Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah serius. Meskipun angka kemiskinan sempat menurun sebelum pandemi COVID-19, kesenjangan antara kaya dan miskin tetap lebar. Banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang belum merasakan manfaat nyata dari pembangunan besar-besaran.

Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang luar negeri juga menjadi perhatian publik. Total utang pemerintah meningkat cukup signifikan selama dua periode Jokowi. Pemerintah berargumen bahwa utang digunakan untuk proyek-proyek produktif, namun masyarakat khawatir terhadap keberlanjutan fiskal dan beban generasi mendatang.

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 menjadi tantangan besar bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah harus mengalihkan fokus dari pembangunan infrastruktur ke pemulihan ekonomi. Berbagai stimulus fiskal dikeluarkan, bantuan sosial diperluas, dan program vaksinasi dijalankan secara masif. Upaya ini cukup berhasil mencegah krisis ekonomi yang lebih dalam, meskipun pemulihan masih berjalan lambat.

Baca Juga: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Banten: Wajah Buruk yang Tertutup Data

Sektor UMKM juga mendapat perhatian selama masa pandemi. Pemerintah meluncurkan berbagai program bantuan dan subsidi untuk menjaga kelangsungan usaha kecil. Namun, keterbatasan data dan birokrasi sering kali menghambat distribusi bantuan secara tepat sasaran. Banyak pelaku UMKM yang tidak terdata dan akhirnya tidak menerima bantuan apapun.

Selain itu, digitalisasi ekonomi menjadi salah satu sorotan positif. Di bawah kepemimpinan Jokowi, perkembangan ekonomi digital sangat pesat, ditandai dengan tumbuhnya startup lokal, ekosistem e-commerce, dan sistem pembayaran digital. Transformasi digital ini memberi peluang baru bagi generasi muda dan pelaku usaha baru di Indonesia.

Namun demikian, transformasi digital juga menciptakan tantangan
baru, seperti ketimpangan akses digital antara kota dan desa, serta masalah perlindungan data konsumen. Pemerintah perlu memastikan bahwa digitalisasi ini benar-benar inklusif dan tidak meninggalkan masyarakat yang belum melek teknologi.

Baca Juga: Tambang Hanya Merusak Alam, Bukan Menyejahterakan 

Kebijakan pangan dan energi di era Jokowi juga menunjukkan ambisi besar menuju kemandirian. Proyek food estate, bendungan irigasi, dan pembangunan kilang minyak menjadi bagian dari upaya itu. Namun, beberapa proyek strategis ini masih menghadapi tantangan dalam implementasi, seperti konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan ketidaksesuaian antara target dan realisasi.

Dalam sektor tenaga kerja, munculnya Undang-Undang Cipta Kerja menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, pemerintah mengklaim bahwa UU ini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mempermudah investasi. Di sisi lain, serikat pekerja menganggapnya mengorbankan hak-hak buruh dan mengurangi perlindungan ketenagakerjaan.