Politik Indonesia di Tahun 2025: Krisis Koalisi, Politik Uang, dan Peran Generasi Muda

Mahkamah Konstitusi (MK) juga menjadi sorotan dalam menjaga integritas proses politik, terutama dalam penyelesaian sengketa pemilu. Penguatan independensi dan transparansi MK sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap demokrasi Indonesia.

Baca Juga: Gubernur Banten Andra Soni Perpanjang Waktu Pembebasan Pokok dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Hingga 31 Oktober 2025

Dampak dari berbagai masalah politik ini terasa pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Ketidakpastian politik membuat investor asing dan domestik berhati-hati, sehingga memperlambat pertumbuhan ekonomi yang sangat dibutuhkan untuk kesejahteraan rakyat.

Solusi utama yang perlu dilakukan adalah memperkuat penegakan hukum terhadap politik uang dan korupsi. Pemerintah dan aparat hukum harus bekerja sama secara efektif untuk menindak pelaku politik uang serta meningkatkan transparansi pendanaan politik.

Reformasi sistem koalisi partai politik juga penting agar koalisi lebih berbasis ideologi dan program kerja, bukan hanya kepentingan pragmatis. Hal ini akan menciptakan stabilitas politik yang lebih baik dan kebijakan yang berkelanjutan.

Baca Juga: Pembentukan Akta Pendirian Koperasi Merah Putih di Provinsi Banten Sudah 93 Persen

Pemerintah harus membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas bagi generasi muda dengan mendorong pendidikan politik dan pemanfaatan teknologi digital untuk demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif.

Penguatan lembaga pengawas demokrasi, khususnya Mahkamah Konstitusi, harus menjadi prioritas agar proses politik berjalan adil dan kredibel, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dapat meningkat.

Pemerintah juga harus responsif terhadap aspirasi masyarakat dengan melakukan dialog terbuka dan memperbaiki kebijakan sosial dan ekonomi, terutama yang berdampak langsung pada rakyat, seperti subsidi energi dan pendidikan.

Baca Juga: UPT Samsat Cikokol Telah Berhasil Membuka 7 Gerai Hasil Kerjasama dengan Pemkot Tangerang

Akhirnya, menjaga stabilitas politik nasional dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok atau elit politik adalah kunci untuk menciptakan iklim politik yang kondusif bagi kemajuan bangsa.***