Politik Indonesia di Tahun 2025: Krisis Koalisi, Politik Uang, dan Peran Generasi Muda

Penulis: Firyal Aisya Syahna (Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unpam PSDKU Serang)

TOPMEDIA.CO.ID - Indonesia memasuki tahun 2025 dengan berbagai tantangan politik yang cukup kompleks dan dinamis. Salah satu masalah utama adalah tidak stabilan koalisi partai politik yang sering berubah-ubah, sehingga menghambat konsistensi kebijakan pemerintah. 

Koalisi yang terbentuk lebih didasarkan pada kepentingan pragmatis daripada visi pembangunan jangka panjang, yang berpotensi mengganggu stabilitas politik nasional.

Selain itu, pengaruh generasi muda, terutama pemilih Gen Z, semakin kuat dalam politik Indonesia. Mereka menuntut demokrasi yang lebih bersih dan transparan, serta menolak praktik politik uang yang masih marak.

Baca Juga: Meningkatnya Kasus Pelecehan Seksual di Media Sosial: Tanggung Jawab Kita Bersama dan 5 Cara Menghidarinya

Namun, sistem politik saat ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi aspirasi mereka, sehingga partisipasi politik generasi muda belum optimal.

Praktik politik uang atau money politics masih menjadi masalah serius yang menggerus kualitas demokrasi di Indonesia. Meskipun ada revisi Undang-Undang Pemilu yang bertujuan memperketat aturan, penegakan hukum dan pengawasan terhadap politik uang masih lemah, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi menurun.

Ketidak stabilan politik juga memicu gelombang demonstrasi, terutama dari kalangan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut perbaikan kebijakan publik.

Baca Juga: Kelas Menengah Indonesia: Pilar yang Retak di Tengah Krisis Ekonomi

Contohnya, demonstrasi "Indonesia Gelap" pada Februari 2025 yang mengkritisi kebijakan pemerintah terkait subsidi, pendidikan, dan efisiensi anggaran. Respons pemerintah yang belum memuaskan menambah ketegangan sosial.

Selain itu, dinamika politik Indonesia tidak lepas dari tantangan geopolitik global, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berdampak pada ekonomi nasional. 

Pemerintah harus mampu mengambil langkah strategis agar Indonesia tetap stabil dan mampu memanfaatkan peluang di tengah ketegangan global tersebut.

Baca Juga: Siap Touring Jarak Jauh? Tips Biar Aman dan Nyaman

Masalah utang negara yang mencapai Rp800 triliun juga menjadi beban politik dan ekonomi. Pemerintah dihadapkan pada kebutuhan untuk mengelola utang dengan bijak agar tidak membebani masyarakat dan tetap menjaga kepercayaan investor.

Ketidakpastian kebijakan fiskal, seperti rencana penerapan tarif pajak baru sebesar 12 persen, menimbulkan spekulasi dan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha dan masyarakat. Hal ini menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih transparan dan kebijakan yang konsisten dari pemerintah.