Pembangunan PIK 2 Ditolak Keras Oleh Mahasiswa Banten, Ketua FORMAT Sebut Pembangunannya Kontroversial

Sebagai mahasiswa yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, kami dari Forum Mahasiswa Anti Tertindas menuntut agar proses pembebasan lahan dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan hak-hak warga.

Pemerintah dan pihak terkait harus bertanggung jawab atas ketimpangan ini dan berupaya untuk memfasilitasi dialog antara pengembang dan masyarakat terdampak agar tercapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak, bukan hanya mengejar keuntungan sepihak.

Robian Soheh juga mengatakan bahwa pembangunan seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan merusak tatanan sosial yang menyebabkan kesenjangan sosial.

Oleh karena itu, kami menuntut agar kebijakan ini dievaluasi ulang dengan memperhatikan hak-hak rakyat yang terpinggirkan.

Baca Juga: Biwali Sebut Masyarakat Jangan Terprovokasi Polemik PIK 2, Ada Koridor Hukum yang Jelas

"Kami juga menyerukan agar masyarakat terdampak diberi kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang adil dan sesuai dengan nilai properti mereka," katanya.

"Pembangunan seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, bukan merusak tatanan sosial sehingga menyebabkan kesenjangan sosial," tambah Robian Soheh.

Sekjen Forum Mahasiswa Anti Tertindas Banten, Saepul Arifin, mengatakan bahwa penting bagi pemuda Kabupaten Serang untuk memahami polemik yang terjadi di kalangan masyarakat.

Khususnya masyarakat Utara. Ia bersama rekan-rekan mahasiswa terus mengkaji dan mengawal perkembangan pembangunan PIK 2 karena khawatir akan dampak buruk bagi masyarakat Utara.

"Penting bagi saya selaku pemuda Kabupaten Serang untuk mengetahui betul polemik yang hari ini terjadi di kalangan masyarakat Kabupaten Serang khususnya masyarakat Utara," ujar Saepul Arifin.

"Dari bahasa yang dia sampaikan, saya rasa itu hanya untuk memperlancar pembangunan PIK 2 dan keuntungan untuk dia sendiri tanpa memikirkan kondisi masyarakat," kritik Saepul Arifin terhadap pernyataan pihak pengembang.

Forum Mahasiswa Anti Tertindas telah beberapa kali melakukan advokasi kepada masyarakat terdampak dan menemukan banyak keluhan, seperti dalam pembelian tanah yang seharusnya dibayar tunai namun hanya dibayar DP, sementara sertifikat tanah dibawa oleh pihak pembeli.

Dalam berbagai kajian teoretis maupun advokasi yang telah dilakukan, muncul pertanyaan: keuntungan pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 ini sebenarnya untuk siapa?

Pertanyaan ini dijawab oleh Ir. H. Muhamad Nur Muttaqin, yang menjelaskan bahwa pembangunan PIK 2 bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Utara dan tidak akan mengganggu aktivitas mereka, bahkan dapat membantu pengembangan aktivitas seperti penambakan dan perikanan.

"Pembangunan ini tidak akan mengganggu aktivitas masyarakat Utara, bahkan kita cari solusi bagaimana masyarakat Utara bisa mengisi bangunan yang berada di PIK 2 nanti," jelas Ir. H. Muhamad Nur Muttaqin.