TOPMEDIA - Kejaksaan Agung (Kejagung) RI melakukan penggeledahan di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas), Jakarta, pada Senin, 10 Februari 2025.
Penggeledahan Kejagung ini terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), sub-holding dan kontraktor kontrak kerja sama pada periode 2018-2023 lalu.
Terkait hal itu, Kementerian ESDM kini telah menonaktifkan Direktur Jenderal (Dirjen) Migas, Achmad Muchtasyar usai penggeledahan Kejagung di kantor Ditjen Migas, Jakarta, pada Senin, 10 Februari 2025.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengklaim penonaktifan Dirjen Migas itu dilakukan pihaknya pada Senin, 10 Februari 2025. Di sisi lain, jabatan yang diemban oleh Achmad Muchtasyar sebagai Dirjen Migas belum ada satu bulan.
"Penonaktifannya kemarin sore," kata Yuliot saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 11 Februari 2025.
Meski begitu, Yuliot tidak menjelaskan detail terkait alasan Kementerian ESDM menonaktifkan Dirjen Migas. Wakil Menteri ESDM itu juga belum menjelaskan siapa pengganti Dirjen Migas setelah dinonaktifkan
"Untuk Dirjen Migas, ini kita lagi evaluasi internal, ya tentu dengan adanya proses evaluasi internal itu nanti akan dilihat ya bagaimana proses hukum yang berjalan," terang Yuliot.
"Jadi itu untuk kita lebih independen untuk melihat itu proses hukum," tandasnya.
Lantas, bagaimana tanggapan pihak Kementerian ESDM terkait penggeledahan Kejagung di kantor Ditjen Migas? Berikut ulasan selengkapnya.
Baca Juga: Pemkab Serang Lakukan Peninjauan Kembali Revisi RTRW, Ini Alasannya
Yuliot Sebut Penggeledahan Tak Ganggu Aktivitas ESDM
Dalam kesempatan yang sama, Yuliot memastikan penggeledahan yang dilakukan Kejagung di kantor Ditjen Migas tidak mengganggu aktivitas di Kementerian ESDM.
"Tidak ada kendala. Ini dari kementerian tetap berjalan normal," tegas Wakil Menteri ESDM.
Yuliot menuturkan, pekerjaan yang ada di Kementerian ESDM maupun Ditjen Migas tetap berjalan sebagaimana mestinya seperti sebelum penggeledahan oleh Kejagung.
Artikel Terkait
DPRD Kota Serang Dorong Regulasi Baru untuk Perlindungan Perempuan dan Anak
Awal Tahun 2025 Investor Pasar Modal Lampaui 15 Juta
Festival Vokasi Satu Hati 2025 Siapkan Talenta Muda Masuki Era Elektrifikasi
Industri Film Jepang Rilis Ribuan Judul Dalam Setahun, Rizu Suzuki Ungkap Pengalaman di Video Bokeh
Fakta Mengejutkan Soal Film Jepang yang Jarang Kamu Ketahui Langsung Dibocorin Oleh Sang Sutradara
Syifa Kusuma Harumkan Nama Indonesia di Ajang Internasional
Sukseskan Program Walikota Terpilih, Komisi IV DPRD Kota Serang Studi Banding ke Manggarai Barat
Honda Banten Perkuat Komitmen dalam Meningkatkan Kualitas Lulusan SMK Binaan Melalui Penyegaran Ruang TUK TBSM
Gelar Dialog Publik, Ini Rangkaian Hut Gerindra Ke 17 Tahun di Banten
Pemkab Serang Lakukan Peninjauan Kembali Revisi RTRW, Ini Alasannya