Mengapa Vonis Kasus Korupsi Tak Selalu Setimpal?

1. Penguatan Regulasi dan Penerapan Hukuman yang Konsisten

Pengadilan dan penegak hukum harus memperkuat komitmen mereka dalam memberikan hukuman yang sesuai dengan beratnya tindak pidana korupsi. 

Penerapan undang-undang yang lebih tegas tanpa adanya intervensi politik sangat diperlukan untuk menciptakan efek jera.

Baca Juga: Disperindag Kota Cilegon Awasi Komoditi Sembako, Harga Dipasaran Terpantau Stabil

2. Transparansi dalam Proses Hukum

Transparansi menjadi kunci untuk mencegah adanya intervensi atau pengaruh eksternal dalam proses peradilan. 

Proses hukum yang terbuka dan diawasi secara ketat oleh publik serta media dapat meminimalisir potensi kecurangan atau peringanan hukuman yang tidak wajar.

3. Reformasi dalam Kebijakan Remisi

Kebijakan remisi atau pengurangan hukuman untuk kasus korupsi perlu ditinjau kembali.

Baca Juga: Demi Uang Rp250 Ribu, Tiga Pemuda Nekat Edarkan Tembakau Sintetis di Kota Cilegon

Remisi seharusnya tidak diberikan secara sembarangan, terutama jika pelaku tidak menunjukkan penyesalan yang mendalam atau pengembalian kerugian negara.

4. Pendidikan Anti Korupsi

Selain penegakan hukum, pencegahan juga merupakan faktor penting dalam korupsi. 

Pendidikan anti-korupsi di sekolah, kampus, dan lingkungan kerja harus digalakkan untuk membangun budaya anti-korupsi sejak dini.

Baca Juga: Maknai Hari Kesehatan Jiwa, Puskesmas Citangkil Nilai Kesehatan Mental Bagian dari Kesejahteraan Hidup