Di sisi lain, komunikasi publik pemerintah yang tidak efektif turut memperburuk keadaan. Dalam banyak kasus, pemerintah lamban dalam merespons isu-isu yang viral atau menjadi perhatian masyarakat.
Baca Juga: Investasi dan Inovasi Keuangan Digital: Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2025
Contohnya adalah kelangkaan minyak goreng pada tahun 2022 yang sempat menimbulkan keresahan nasional. Pemerintah terkesan tidak siap dan kurang cepat bertindak, sehingga menimbulkan kesan tidak kompeten di mata publik.
Ketimpangan sosial yang masih lebar turut mendorong ketidakpercayaan. Program-program bantuan sosial yang seharusnya menyasar kelompok rentan justru banyak ditemukan tidak tepat sasaran.
Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada awal 2024 menunjukkan bahwa hanya sekitar 54% responden merasa puas dengan penyaluran bantuan pemerintah. Data ini memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat yang merasa terpinggirkan dari kebijakan sosial negara.
Baca Juga: Tambang Hanya Merusak Alam, Bukan Menyejahterakan
Reformasi birokrasi yang dijalankan selama dua dekade terakhir tampaknya belum memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan pelayanan publik. Masih banyak masyarakat mengeluhkan proses perizinan dan layanan publik yang lambat, mahal, dan sarat pungli.
Dalam survei Litbang Kompas pada 2023, sebanyak 67% responden menyatakan bahwa pelayanan birokrasi belum menunjukkan perbaikan signifikan.
Keterlibatan aparat keamanan dalam politik praktis juga menjadi perhatian masyarakat. Netralitas lembaga seperti TNI dan Polri yang seharusnya menjaga stabilitas negara, acapkali dipertanyakan ketika muncul indikasi keberpihakan dalam pemilu atau aksi protes mahasiswa. Hal ini merusak kepercayaan publik terhadap objektivitas dan profesionalisme aparat negara.
Baca Juga: Sinergi Honda dan Jasa Raharja Gelar Edukasi Safety-T di Banten
Peran media sosial dalam membentuk opini publik juga tidak dapat diabaikan. Akses informasi yang terbuka membuat masyarakat lebih kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
Namun, minimnya transparansi pemerintah seringkali menyebabkan interpretasi liar di tengah masyarakat, yang memperparah ketidakpercayaan, apalagi ketika disertai dengan pembungkaman suara-suara kritis.
Kekecewaan terhadap partai politik dan wakil rakyat turut memperkuat krisis kepercayaan ini. Survei terbaru Indikator Politik Indonesia (Mei 2025) menunjukkan bahwa hanya 61% masyarakat yang menyatakan cukup percaya terhadap DPR, sementara kepercayaan terhadap partai politik hanya 59%. Ini menunjukkan adanya jurang antara aspirasi rakyat dan perilaku para elit politik.
Kondisi ekonomi yang tidak menentu juga menjadi latar belakang ketidakpercayaan. Masyarakat merasa bahwa pemerintah belum mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata.
Baca Juga: Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia: Masalah, Penyebab, dan Strategi Penanggulangan