Tegas Tangani Persoalan Sampah Cilowong Kota Serang

TOPMEDIA.CO.ID - Menanggapi statmen Plt Kadis LH Provinsi Banten persoalan belum mendapatkan izin dalam pembuatan sampah Pemkot Tangsel, Gerakan Pemuda Taktakan Raya (Gematara) desak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Banten untuk tidak mencle mencle dalam menangani permasalahan sampah di pusat Pemerintah Provinsi Banten. 

Pembina Gematara, Edi mengatakan bahwa dengan adanya steatemen baru dari dinas LH Provinsi Banten, ini membuktikan ketidak becusan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah kabupaten atau kota dan pemerintah propinsi banten, yang seolah olah saling melempar tanggung jawab dan cuci tangan dalam setiap kebijakan. 

"Masalah sampah dibanten ini bukan hanya hanya masalah dari.komplek ke komplek atau dari kampung kekampung namun hampir disetiap kabupaten atau kota dibanten ini ada permasalahan kita bersama. Seharusnya antara pemerintahan jangan mancla mencle membuat kebijakan yg tegas, kalo ditolak yah tolak stop semua baik sampah tangsel ataupun sampah kabupaten serang," kata Edi saat di wawancarai di Kota Serang, Sabtu 27 Agustus 2022.

Baca Juga: Said Benrahma, Mozaik Calon Bintang dari Kawasan Timur Tengah

Kalaupun dilanjutkan seharusnya TPSA Cilowong yang sudah menampung baik sampah kota serang, sampah kabupaten serang dan tangsel, seharus tanggung jawab TPSA  Cilowong itu pada dinas LH Provinsi Banten untuk juga turun tangan, jangan hanya berkomentar tapi tidak ada program yang nyata untuk membangun tpsa cilowong menjadi lebih baik, baik pengelolaan sampahnya atapun dalam mengkaryakan warganya, yang jelas masyarakat taktakan sampai saat ini masih termarjinalkan dan masih jadi penonton dirumahnya sendiri,"paparnya. 

"Kalo ibarat ditempat orang hajatan, orang2 taktakan hanya masih kebagian dan difungsikan sebagai tukang cuci piringnya, sementara yg menikmati adanya tpsa cilowong itu sendiri adalah bukan,"imbuhnya. 

Selain itupun, kata Edi ia juga mempertanyakan kepada DLH Provinsi Banten terkait dengan regulasi pembuangan sampah yang berada di TPSA Cilowong. Mengingat, di TPSA Cilowong itu bukan hanya Pemkot Tangsel saja yang membuang sampahnya pada TPSA Cilowong. Tapi,Pemkab Serang dalam hal ini, masih membuang sampah Pemkab Serang ke TPSA Cilowong.

Baca Juga: Warna Baru Pesepakbola Timur Tengah di Liga Top Eropa

"Saya mempertanyakan kepada DLH Provinsi Banten apakah ada regulasi pembuangan sampah pada TPSA Cilowong untuk Pemkab Serang? Toh yang hanya menandatangani hanya Pemkot Tangsel. Kalaupun memang secara regulasinya iyah di buat dong setiap Kota dan Kabupaten pada TPSA nya masing masing. Agar daerah Cilowong tidak di pusatkan sebagai sentral sampahnya saja,"jelasnya. 

Masih kata Edi bahwa perlu diketahui pada pembuangan Sampah yang berawal pada kesepakatan MOU sampah Tangsel ini di mulai sejak tahun 2021 dengan Pemkot Serang. Sehingga hingga saat ini pemerintah kabupaten (Pemkab) Serang juga ikut andil dalam pembuangan sampah. Mengingat, secara administrasi secara pemerintah berbeda antara Kota dan Kabupaten. 

"Secara administrasi Pemkab Serang dengan Pemkot Serang kan berbeda. Apalagi secar letak geografis iyah. Masa iyah dari Pemkab Serang buang sampahnya di ujung. Kan gak masuk akal. Harusnya adalah tempat sampah khusus di Pemkab Serang. Jangan Pemkab Serang memanfaatkan tempat. Tapi tidak mempedulikan masyarakat Cilowongnya,"tuturnya.

Baca Juga: Link Nonton Piala Dunia 2022 Memakai Vidio.com dan Layanan Streaming Indosiar

Sementara itu, Ketua Gematara, Syamsul mengatakan, pihaknya juga mendesak pada LH Provinsi Banten untuk serius menangani permasalahan sampah. Jangan sampai ini permasalahan sampah lempar tanggung jawab. 

"Saya meminta dan mendesak segera mungkin pada LH Provinsi Banten untuk turun tangan dalam permasalahan sampah pada TPSA Cilowong,"kata dia.