Tolak Pembangunan Kandang Ayam, Warga Desa Luwuk Gunung Sari Minta Keadilan

TOPMEDIA - Warga di Desa Luwuk Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Serang Banten, menolak adanya pembangunan kandang ayam. 

Sebab, warga sendiri menduga pembangunan kadang ayam tersebut belumlah melengkapi izin. 

Salah satu warga inisial (R), ia menyampaikan, penolakannya terhadap pembangunan kandang ayam yang berada dekat rumah miliknya.

Baca Juga: Hore..Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Gratis 3 Bulan Pertama, Ini Catat Tanggal Gratisnya

“Intinya saya menolak pembangunan tersebut, karena saya merasa tanda tangan saya, dan beberapa warga juga tidak tanda tangan. Saya tidak pernah tahu, tak pernah menelusurinya. Terus tanah saya pun terkena imbasnya,” ungkap (R) Pada awak media, Sabtu 24 Juni 2023. 

Dia juga menegaskan, belum ada sama sekali izin ke saya dan intinya saya tidak setuju. 

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Serang, Prauri mengatakan, pihaknya telah melakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Baca Juga: Rukun Ibadah Haji yang Perlu Diketahui, Pastikan Tidak Terlewat Agar Jadi Haji Mabrur

“Dari verifikasi lapangan, kami dapatkan bahwa rencana kegiatan peternakan tersebut telah dilengkapi persetujuan lingkungan tentang pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup (PKPLH) dan telah terpasang pondasi kandang,” ungkap Prauri dalam keterangan suratnya. 

Lanjut disampaikan Prauri, sebagai tindak lanjut dari verifikasi lapangan.

"Kami menyarankan agar pengusaha melakukan kontruksi bangunan kandang dan sarana pendukung lainya setelah memiliki semua perizinan yang dibutuhkan dan agar melakukan dampak lingkungan sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen lingkungan yang telah dimiliki," jelasnya.

Baca Juga: Suasana di Kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina Menjelang Puncak Haji Pada 9 Dzulhijjah, Begini Kata Menag

Dari pemantauan awak media di lokasi, terlihat pembangunan masih terlaksana, meski sudah di peringati oleh dinas terkait untuk melengkapi izin terlebih dahulu.

Lalu bagaimana suara masyarakat akan didengar oleh perusahaan? Kalau imbauan pemerintahnya saja tidak dihiraukan.***