Hasil Demo Ke Jakarta dan Istana Presiden, Begini Jawaban Yang Diterima Warga Cilangkahan Dari Anggota DPR RI

TOPMEDIA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menerima perwakilan Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC), Provinsi Banten.

Dalam audiensi tersebut, disampaikan beberapa permasalahan dan kondisi aktual di wilayah selatan Provinsi Banten itu.

“Ini saudara-saudara kita dan Kabupaten Lebak yang pada hari ini menyampaikan aspirasinya terutama keadaan daerah yang cukup memprihatinkan. Sudah sekian lama, mungkin sudah sejak dua kali ganti presiden, tetapi keadaan ekonomi pembangunan, infrastruktur dan pendidikan masih ketinggalan,” ujar Dasco kepada wartawan usai pertemuan di Gedung Nusantara III, DPR RI Senayan Jakarta, Rabu 31 Juli 2024.

Baca Juga: Inilah Sejarah Penyusunan Hingga Makna Naskah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia

Politisi Fraksi partai Gerindra ini mengapresiasi jalannya audiensi lantaran tak hanya menyampaikan keluhan. Ia menilai, perwakilan Bakor PKC yang hadir juga turut memberikan berbagai alternatif dari permasalahan yang ada di wilayah tersebut.

Sudah sekian lama, mungkin sudah sejak dua kali ganti presiden, tetapi keadaan ekonomi pembangunan, infrastruktur dan pendidikan masih ketinggalan.

“Ini jarang-jarang biasanya masyarakat menyampaikan aspirasi, keluhan kemudian minta kepada DPR bagaimana solusinya? Ini mereka datang memaparkan kesulitan tapi juga sekaligus menyampaikan solusinya. Hari ini kita sudah bicara mudah-mudahan dengan niat baik ke depan apa yang tadi dibicarakan akan menjadi kenyataan untuk kesejahteraan rakyat di Kabupaten Lebak,” tuturnya.

Wilayah Cilangkahan diproyeksikan menjadi Daerah Otonomi Baru sejak tahun 2014. Hal tersebut tertuang dalam amanat presiden (Ampres) tentang 22 daerah di tahun 2014 yang ditandatangani oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca Juga: Honda Banten dan Polresta Serang Kota Bagikan Helm untuk Pengendara di Kota Serang

Terlepas dari wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru, Dasco memberikan perhatian pada kondisi masyarakat di wilayah tersebut. Menurutnya pembangunan dan fasilitas seperti pendidikan dan pelayanan publik harus dapat dirasakan masyarakat secara merata.

“Menjadi concern saya adalah bagaimana pembangunan bisa merata pendidikan juga. Tadi ada beberapa solusi. Kita lagi simulasikan bagaimana kabupaten ini kemudian bisa menjangkau dan terjangkau oleh masyarakat dalam pelayanan publik misalnya bagaimana Pemda Kabupatennya bisa dengan cepat melayani dan masyarakat cepat dilayani,” tutup Dasco

Pada kesempatan yang sama, Herry Djuhaeri selaku Ketua badan koordinator pembentukan Kabupaten Cilangkahan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada DPR RI yang telah menerima kedatangan tim nya.

Dalam pertemuan itu Herry menyampaikan bahwa meski banyak pihak yang menyebutkan bahwa pembangunan tersentralisasi di Pulau Jawa tapi ironisnya tidak dengan Pulau jawa Bagian Selatan.

Jadi kami menyampaikan kondisi daerah kami dimana daerah kami ini sangat jauh tertinggal dari berbagai sektor ekonomi, pendidikan, pertanian, kelautan dan sebagainya.