Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan Oleh Satker Kementrian PUPR Banten Menjadi Sorotan

TOPMEDIA - Proyek Pembangunan Jalan dan Jembatan yang dilakukan Satker Kementrian PUPR Provinsi Banten nampak sedang tidak berjalan baik bahkan menjadi sorotan kalangan aktivis masyarakat di Kabupaten Lebak.

Proyek itu diantaranya, reservasi ruas jalan nasional III Simpang Malingping - Bayah kegiatan pembangunan jembatan Sukahujan, tepatnya di kampung Sukahujan Kecamatan Malingping.

Pembangunan ruas jalan ruas jalan Leuwidamar - Cirinten dan ruas Simpang - Ciboleger, dimana tiga titik lokasi proyek itu menelan anggaran mencapai puluhan miliar.

Baca Juga: Kolaborasi Antar Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah di Rakorda TPID - TP2DD Se-Banten

Sejumlah proyek tersebut seharusnya sudah harus selesai diakhir Desember Tahun 2023, namun hinga saat ini masih belum rampung dikerjakan.

Dari pantauan wartawan, terdapat tiga titik lokasi proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Lebak yang sampai Tahun ini masih terlihat amburadul, diduga dikerjakan asal -asalan.

Di lokasi khususnya pekerjaan jembatan Sukahujan di ruas jalan Simpang Malingping - Bayah misalnya, nampak pekerjaan jembatan diantaranya pengecoran dinding jembatan terlihat tidak maksimal dan hingga kini belum digunakan, padahal seharusnya proyek tersebut selesai pada Desember 2023.

Sementara, pekerjaan jalan ruas Leuwidamar - Cirinten dan ruas Jalan Simpang - Cibolege dikerjakan tidak sesuai dengan waktu pelaksanaan yang direncanakan.

Aktivis pemuda Banten Selatan, Fathurohmat menyayangkan bahwa, terdapat sejumlah pekerjaan pembangunan yang menelan anggaran puluhan miliar tetapi tidak dikerjakan dengan baik dan benar.

Baca Juga: 94 Petugas Pemilu Meninggal Dunia, Ini Catatan Kemkes Hingga 20 Februari

"Kita harus awasi, bisa jadi ini ada permainan antara pihak kontraktor dan bagian pengawasan jalan pada satuan kerja (satker) Kementrian PUPR Provinsi Banten, sampai pekerjaan itu terbengkalai," ujar Fathur, Senin 21 Februari 2023

Sementara itu, ketika wartawan mendatangi kantor Satker Kementerian PUPR wilayah Banten, guna meminta konfirmasi kepada koordinator pengawas lapangan pada satuan kerja (satker) jalan nasional itu tidak berada di kantornya dan tidak bisa ditemui.***