Sarankan Pakai Produk Lokal, DPR Minta BGN Hentikan Impor Tempat Makan MBG dari China

TOPMEDIA.CO.ID - DPR menyoroti penggunaan tempat makan atau food tray buatan China selama pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyarankan agar BGN lebih selektif dalam memilih peralatan dapur untuk pelayanan MBG ini.

Ia merujuk pada penggunaan produk lokal yang sudah tersertifikasi dan keamanan yang terjamin.

“Saya mendengar ini ribuan kontainer food tray datang dari China pak, memang kita akui produk lokal ini kalah dengan kaitannya dengan harga, ya karena pemerintah China ini luar biasa,” ujar Nurhadi saat rapat bersama BGN di Parlemen, Senayan pada Rabu, 21 Mei 2025.

Baca Juga: Penjelasan Kejagung Terkait Penangkapan Bos Sritex, Diduga Lakukan Korupsi Penyaluran Kredit Bank Hampir Rp3,6 T

Ia kemudian menjelaskan dari sisi harga, food tray dari China memang akan jauh lebih murah karena ada subsidi yang diberikan.

Oleh karena itu, ia menyarankan pelaksanaan MBG selanjutnya untuk menggunakan barang-barang dari lokal dengan mempertimbangkan aspek keamanan.

“Kami melihat industri peralatan dapur dalam negeri sudah mampu memproduksi alat-alat yang sudah memenuhi standar kesehatan, mulai dari panci, wajan, alat potong, hingga food tray,” ujarnya.

Baca Juga: Jadi Sentra Hilirisasi Bahan Baku Migas, Pemprov Banten Dukung Kebijakan Pemerintah Pusat Wujudkan Kemandirian Energi

“Saya kira lebih mudah diawasi Pak dari sisi kualitas, bahan, dan proses produksinya,” imbuhnya.

Nurhadi juga menyinggung potensi UMKM untuk bisa berkembang dengan pemanfaatan industri lokal ini.

Pemanfaatan industri lokal untuk food tray ini juga pernah disampaikan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan.

“Kami sepakat dengan Bappenas dan juga Badan Gizi Nasional untuk bersama-sama melakukan pengawasan, misalnya bikin tray-nya,” ucap Luhut dalam konferensi pers usai bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan pada 19 Maret 2025 lalu.

Luhut menegaskan kalau tempat makan MBG tersebut tidak boleh barang hasil impor.