Rp10 Miliar Disita KPK, Gubernur Kalsel Ditetapkan Tersangka Korupsi: Potret Buruk Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

ACLC KPK mengungkap, pemerintah telah mendesain ulang struktur organisasi pengadaan dari yang mulanya vertikal menjadi horizontal.

Maksudnya, struktur horizontal memungkinkan terciptanya saling kontrol pada proses pengadaan, karena adanya tiga petugas yang mengawasinya.

Ketiga petugas itu adalah badan publik, pengguna barang dan jasa, dan pejabat atau panitia pengadaan barang atau jasa di lingkungan pemerintahannya.

• Menciptakan Electronic Purchasing

E-purchasing merupakan tata cara pembelian barang atau jasa lewat sistem katalog elektronik.

Caranya, publik hanya perlu mencari dan memilih barang atau jasa berdasarkan spesifikasi dan harga yang diinginkan pada katalog tersebut.

ACLC KPK menilai upaya ini akan meminimalisir resiko terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi pada sektor pengadaan barang dan jasa.***