Rp10 Miliar Disita KPK, Gubernur Kalsel Ditetapkan Tersangka Korupsi: Potret Buruk Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Selain itu, ACLC KPK menilai kasus korupsi itu terjadi karena minimnya sumber data dan acuan dalam penyusunan standarisasi kualitas harga barang dan jasa.

Lantas, bagaimana cara pencegahan tindak korupsi di sektor barang dan jasa tersebut? Ada empat tahap yang dapat dilakukan di lingkungan pemerintahan, berikut ulasan selengkapnya.

• Mengoptimalkan Whistleblowing System (WBS)

WBS merupakan sarana penyampaian pengaduan tindak pidana di sebuah organisasi, sistem ini menjadi peringatan awal tentang adanya pelanggaran.

Selain itu, WBS berfungsi untuk mengoptimalkan penanganan internal dalam menjaga reputasi instansi serta mendorong perbaikan sistem organisasi menjadi baik bagi masyarakat.

Dengan mengoptimalkan WBS, dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa.

• Memperluas Objek Sanggah Lelang

Upaya pencegahan korupsi pada pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan dengan memperluas cakupan mekanisme sanggah lelang.

Di Indonesia, mekanisme sanggah umumnya efektif untuk melindungi peserta penawaran barang atau jasa yang merasa dirugikan.

Baca Juga: Capai Ratusan Ribu Orang, Kunjungan Wisatawan di Kota Cilegon Meningkat Drastis!

Mekanisme ini diatur oleh Pasal 81 ayat (1) Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah.

• Mengubah Struktur Organisasi Pengadaan