CILEGON – Dugaan adanya praktik ketimpangan hukum kembali mencuat ke permukaan. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada PT Krakatau Steel (PT KS) dan mitra kerjanya, PT PGP (Putra Global Prima), yang dibahas dalam salah satu episode terbaru BANTEN Podcast berjudul, 'PGP Mitra PT KS Kebal Hukum? yang tayang di YouTube @Bantenpodcast pekan ini.
Dalam podcast berdurasi lebih dari 45 menit itu, James Makapedua yang menjadi narasumber mengungkapkan berbagai indikasi bahwa PT PGP, yang merupakan mitra strategis PT Krakatau Steel, seolah-olah berada di atas hukum.
Dugaan tersebut muncul karena adanya sejumlah persoalan yang menyangkut kontrak kerja, dugaan pelanggaran peraturan ketenagakerjaan, hingga potensi konflik kepentingan dalam proses pengadaan dan pengelolaan proyek.
“Ini bukan hanya soal bisnis, ini soal keadilan hukum. Mengapa kasus yang menyangkut PGP dan PT KS seperti tidak pernah tersentuh aparat penegak hukum?” ujar James yang juga sebagai Ketua DPW BRNR Provinsi Banten.
Indikasi Kuat Perlindungan Elite
Narasumber yang juga merupakan aktivis lokal menyebutkan adanya "perlindungan elite" di balik relasi bisnis dua perusahaan tersebut. Ia menyoroti bagaimana laporan dari masyarakat maupun pegawai outsourcing kerap tak ditindaklanjuti secara serius.
“Saya tidak ingin menyebut nama, tapi siapa pun yang mengikuti isu ini pasti tahu ada kekuatan besar di belakang mereka,” tegasnya.
Diskusi dalam podcast itu turut menyinggung lambannya respons aparat penegak hukum terhadap laporan-laporan yang masuk, termasuk dari LSM dan pekerja yang merasa dirugikan oleh sistem kerja outsourcing.
Kekecewaan Terhadap Penegakan Hukum
Publik dinilai semakin kehilangan kepercayaan terhadap penegakan hukum jika perusahaan besar seperti PT KS dan mitranya terus kebal terhadap proses hukum yang seharusnya berjalan. Kondisi ini dapat memperlemah sistem hukum nasional dan memperkuat oligarki ekonomi di tingkat daerah.
“Kalau sudah begini, hukum jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ini preseden buruk bagi demokrasi dan iklim investasi yang sehat,” ujar narasumber.
Ajakan untuk Transparansi dan Aksi Masyarakat Sipil
Menutup podcast, James mengajak masyarakat sipil, media, serta lembaga penegak hukum untuk membuka mata dan berani bersikap. Ia menekankan pentingnya peran publik dalam mengawasi kinerja BUMN dan mitra swastanya agar tak ada celah untuk manipulasi atau pelanggaran hukum yang dibungkus jargon “kerja sama strategis”.
Podcast ini mendapat respons beragam dari warganet. Banyak yang memberikan dukungan melalui kolom komentar, namun ada pula yang meminta klarifikasi langsung dari pihak PT Krakatau Steel maupun PT PGP atas tudingan yang dilemparkan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari PT KS maupun PT PGP terkait isi podcast tersebut.***