TOPMEDIA.CO.ID - Banten adalah sebuah Provinsi di pulau jawa, Indonesia. Provinsi ini yang dulunya merupakan bagian dari Provinsi Jawa Barat, namun sejak tahun 2000, dengan adanya keputusan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, memisahkan diri menjadi Provinsi Banten.
Secara historis Provinsi Banten dalam masa Kesultanan Banten pernah mengalami pucak kejayaan, pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, bukan hanya menjadi pusat penyebaran islam.
Tetapi juga menjadi pusat peradagangan rempah-rempah skala internasional yaitu di pelabuhan Banten yang dikenal sebagai pusat perdagangan internasional.
Sejak 4 Oktober tahun 2000 saat Banten memisahkan diri dari Jawa Barat, Provinsi Banten memiliki 4 Kota serta 4 Kabupaten dengan berbagai macam potensi yang ada di masing-masing daerahnya.
Baca Juga: Mengungkap Misteri Pengadaan Biomassa di PLTU 2 Banten: Bubuk Kayu dan Air, Permainan atau Realita?
"Tentu banten ketika memisahkan diri dari jawa barat diharapkan menjadi provinsi yang mandiri dengan pemerintahan sendiri," ungkap Galis Munazat, Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Primordial Banten, Kamis (24/10/2024).
"Tetapi pada faktanya banten selalu mendapat issue-isue yang kurang sedap terutama issue tentang korupsi, kolusi dan nepotisme," sambungnya.
Menurut Galis, banyak sekali pejabat-pejabat di Provinsi Banten yang tersandung kasus-kasus besar dari mulai korupsi yang merajalela sampai dengan issue dinasti yang merebak ke seluruh penjuru Indonesia bahwa banten banyak dihuni oleh dinasti.
"Untuk itu kami bersama-sama dengan seluruh elemen yang ada dengan kesadaran penuh akan menyadarkan pemerintah di provinsi banten agar tidak korupsi dan selalu memberi contoh yang baik untuk masyarakat banten," tegasnya.
Ketua Department Eksternal, Sosial dan Politik Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) juga mengatakan bahwa kesadaran harus selalu dimiliki oleh pemerintah baik tingkat daerah sampai tingkat pusat, korupsi masih menjadi issue utama dalam kehidupan perpolitikan di Indonesia.
"Untuk itu kami berkewajiban membantu pemerintah untuk selalu mengingatkan dan menyadarkan apabila pemerintah mulai lalai dalam menjaga stabilitas ekonomi yang ada di provinsi banten yang menyebabkan maraknya tingkat pengangguran, kemiskinan yang disebabkan oleh pejabat yang korup" tegasnya.
"Hal ini menyebabkan terganggunya fasilitas yang layak untuk masyarakat, kami juga meminta kepada pemerintah provinsi banten untuk stop praktik pungli-pungli yang marak terjadi belakangan ini di provinsi banten," tambah Mahasiswa dari Universitas Serang Raya (Unsera) tersebut.
Kemudian ia juga menyoroti sektor investasi Provinsi Banten mendapatkan capaian posisi urutan ke 5 besar nasional.
"Ada ribuan perusahaan yang ada di banten tapi kenapa masyarakat di banten hari ini seolah tertinggal, kemiskinan masih banyak, pengangguran makin banyak, dan provinsi banten masih belum merata dalam sector pembangunan," terangnya.