Komunitas Angkot Protes Trans Banten, Minta Dishub Evaluasi Jam Operasional

TOPMEDIA - Sejumlah sopir yang mengatasnamakan komunitas sopir angkot melakukan protes ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, mereka meminta Dinas Perhubungan mengubah jam operasional bus Trans Banten.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Banten Tri Nurtopo, menerima aspirasi para pengemudi angkutan kota yang tergabung dalam Forum Komunitas Angkot Pabuaran Ciomas (Palima–Cinangka) di Gerbang Utama Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Rabu (15/10/2025).

Perwakilan komunitas angkot menyampaikan sejumlah aspirasi. Antara lain permintaan evaluasi trayek dan jam operasional Trans Banten, serta harapan agar Pemprov Banten memfasilitasi pertemuan langsung dengan gubernur.

Menanggapi hal itu, Kepala Dishub Tri Nurtopo menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap masukan dari para pengemudi angkutan umum.

Baca Juga: Sekda Banten Berhentikan Sementara Kepala SMAN 1 Cimarga Untuk Kepentingan Pemeriksaan

Ia menjelaskan bahwa peluncuran Trans Banten dilakukan berdasarkan hasil kajian kebutuhan transportasi masyarakat. Terutama di wilayah yang sebelumnya belum dilayani trayek angkutan reguler.

“Rute Pakupatan–Untirta Sindangsari ini kami uji coba karena dari Sindangheula ke Palima tidak ada angkutan yang beroperasi. Uji coba dilakukan agar pemerintah dapat memperoleh data lapangan dan masukan dari masyarakat, termasuk para pengemudi angkot,” ujar Tri.

Tri menambahkan, Pemprov Banten siap melakukan evaluasi. Khususnya terkait waktu operasional dan penyesuaian trayek agar pelaksanaan Trans Banten tetap berjalan seimbang tanpa menimbulkan dampak ekonomi yang berat bagi pengemudi angkot.

“Kami sepakat untuk melakukan evaluasi. Namun tidak ada kebijakan penutupan. Operasional Trans Banten akan tetap berjalan dengan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi bersama,” tegasnya.

Menurut Tri, kehadiran Trans Banten merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi, sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan angkutan konvensional.

Baca Juga: 200 Ribu Warga Kabupaten Serang Terancam Dampak Zat Radioaktif Sesium 137, Begini Kata Bupati Serang Ratu Zakiyah

“Kami ingin menghadirkan sistem transportasi yang adil, merata, dan berpihak kepada masyarakat tanpa meniadakan peran pengemudi angkot yang sudah lama melayani warga,” ujar Tri.

Sementara itu, Koordinator Lapangan Forum Komunitas Angkot Pabuaran Ciomas, Gery Wijaya menyampaikan, para pengemudi berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi mereka yang terdampak dari kebijakan transportasi baru tersebut.

“Kami menyampaikan aspirasi agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program Trans Banten dan memberi ruang dialog dengan para pelaku transportasi konvensional. Kami juga tengah menyiapkan kajian serta usulan solusi agar kebijakan ini dapat berjalan seimbang,” ungkap Gery.