DPD APDESI Banten Sesalkan Rekomendasi DPRD Banten Terkait Rekomendasi Pj Gubernur Banten, Harusnya Bukan AL Muktabar Lagi

TOPMEDIA.CO.ID - Usulan tunggal DPRD Banten kaitan Penjabat sementara (Pj) Gubernur Banten yakni Al Muktabar ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mendapat tanggapan dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Banten. 

Ketua DPD Apdesi Provinsi Banten, Uhadi mengatakan, usulan tunggal yang disampaikan DPRD Banten ke Kemendagri dianggap terlalu terburu-buru dan terkesan sepihak tanpa menerima masukan dari pihak lainnya. 

“Harusnya DPRD Banten jangan terburu-buru mengusulkan calon tunggal ke Mendagri. Di Banten banyak para tokoh, akademisi, termasuk kami dari organisasi desa, yang harusnya diminta pendapat kaitan kinerja Pak Muktabar selama 2 tahun menjabat,” ujar Uhadi saat dihubungi wartawan belum lama ini.

Baca Juga: Putra Sulung Jokowi Disebut Tak Bisa Didiskualifikasi, Kalau Mau Diskualifikasi Ya Prabowo dan Gibran

Menurut Uhadi, ada plus dan minus selama Provinsi Banten dipimpin oleh Al Muktabar. Makanya pentingnya DPRD Banten menampung aspirasi dari pihak lainnya soal kinerja Al Muktabar. 

“Jangan sampai penilaian kinerja Pak Muktabar hanya subjektivitas dari DPRD Banten. Bisa saja ada penilaian negatif dari pihak-pihak yang merasakan langsung kinerjanya, dan bisa saja penilaiannya objektif,” tambah Uhadi. 

Sementara, ditanya tanggapan Apdesi Banten soal kinerja Al Muktabar selama dua tahun memimpin Provinsi Banten, menurut Uhadi ada beberapa hal yang membuat Apdesi Banten memberikan penilaian minus terhadap kinerja Al Muktabar.

Baca Juga: PDIP Soal Pilkada Sumatera Utara: Semua Boleh Mendaftar Kecuali Menantu Presiden Joko Widodo

“Kinerja positif yang kami rasakan selama Pak Muktabar menjabat, adanya kenaikan dana Banprov untuk desa, meski nilainya belum maksimal. Tapi hal itu tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan Pak Muktabar pimpin Banten. Sektor kesehatan dan infrastruktur di wilayah pedesaan nyatanya belum dimaksimakan,” jelas Uhadi. 

Uhadi mencontohkan, rumah sakit yang dibangun oleh Pemprov Banten di Pandeglang dan Lebak Selatan, hingga saat ini belum difungsikan. Akibatnya, warga yang berada di wilayah tersebut masih kesulitan mengakses kesehatan yang mudah. 

“Anggaran yang sudah digelontorkan di dua RS itu sudah ratusan miliar, tapi sampai saat ini belum difungsikan. Sementara untuk infrastruktur, meski anggaran dari APBD Banten cukup besar setiap tahunnya, tapi masih banyak jalan di wilayah pedesaan yang rusak parah,” beber Uhadi.

Baca Juga: Kocak, Warganet Indonesia Tanggapi Tingkah Laku Warga Dubai Yang Terdampak Banjir

Kaitan soal program penanganan jalan rusak di wilayah pedesaan, Al Muktabar menurut Uhadi hanya fokus kepada kuantitas. Tapi kualitas pembangunan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedesaan tidak dimaksimalkan.  

“Kita tahu setiap tahunnya program PSU ada ribuan titik. Tapi nyatanya pembagiannya tidak merata. Di Banten sendiri, faktanya masih ada desa yang statusnya tertinggal dan sangat tertinggal. Harusnya ini menjadi titik fokus Pak Muktabar dalam mengurangi jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal lewat sentuhan peningkatan infrastruktur,” keluhnya. 

Uhadi menegaskan, intervensi infrastuktur harusnya bisa dilakukan oleh Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten. Jika pemerataan dan skala prioritas pembagian program PSU untuk desa serta program intervensi infrastruktur secara khusus dilakukan, persoalan jalan rusak bisa diatasi dalam waktu cepat.