DPRD dan Gubernur Banten Sepakati Anggaran 2026: Percepatan Pembangunan dan Pemerataan Jadi Prioritas

TOPMEDIA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten mencapai kesepakatan krusial terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. 

Fokus utama anggaran dipastikan sejalan dengan visi misi Gubernur, program pro-rakyat, dan percepatan pembangunan untuk mengatasi disparitas antarwilayah.

Kesepakatan ini dicapai dalam Rapat Paripurna yang menandai tahap awal penyusunan APBD 2026.

Baca Juga: Memeperingati Hut NasDem Ke-14 Tahun, DPD NasDem Kabupaten Serang Adakan Bakti Sosial

Konsisten dengan Asta Cita dan RPJMD Gubernur

Ketua DPRD Banten, Fahmi Hakim, menyampaikan bahwa proses penyusunan KUA-PPAS 2026 berjalan lancar dan akan segera dilanjutkan dengan Sidang Paripurna Penyampaian dan Penetapan RAPBD 2026 pada pekan berikutnya.

Fahmi Hakim menekankan bahwa DPRD Banten konsisten mendukung kebijakan yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten dan mengacu pada visi misi Gubernur.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten mencapai kesepakatan krusial terkait Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. (Topmedia.co.id/Istimewa)

"Kami konsisten dengan RPJMD visi misinya Pak Gubernur termasuk di dalamnya menjabarkan penguatan program Asta Cita Presiden," ujar Fahmi Hakim.

Baca Juga: Momentum Hari Pahlawan, Gubernur Andra Soni Dampingi Para Pelajar Tabur Bunga di Makam Pahlawan

Untuk mewujudkan hal tersebut, DPRD sepakat untuk mendukung langkah Gubernur dalam mengintervensi pembangunan di pelosok Banten. Beberapa program unggulan yang akan diperkuat dan dianggarkan antara lain:

1. Program Bangun Jalan Sejahtera (Bang Andra).

2. Penguatan program Pendidikan Gratis.

3. Proses percepatan pembangunan yang berpihak pada rakyat.

"Kami DPRD sepakat untuk proses percepatan pembangunan untuk pro rakyat," tegasnya.