Agenda Pertemuan Penting Vladimir Putin dan Jokowi di Moskow

TOPMEDIA – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow 30 Juni. Vladimir Putin bertemu dengan mitra paling penting dari kawasan Asia Tenggara, Indonesia.

Dikutip dari berita TASS, Joko Widodo akan pergi Moskow pada 30 Juni, sumber Kremlin mengatakan kepada TASS pada hari Selasa.

"Ini akan menjadi kunjungan yang sangat penting. Kami sedang mempersiapkannya sekarang," kata sumber tersebut.”

Baca Juga: Roscosmos Rusia Segera Putuskan Akan Menarik Diri dari Stasiun Luar Angkasa Internasional

"Presiden Joko Widodo dari Indonesia akan melaksanakan agenda penting mengunjungi Moskow pada 30 Juni."

Dikenyataan, Indonesia adalah mitra penting Rusia yang telah mempertahankan hubungan politik dan ekonomi yang intensif, kata sumber Kremlin.

Tahun ini, Indonesia memegang posisi penyelenggara pertemuan Kelompok 20 dan akan menjadi tuan rumah KTT G20.

Baca Juga: Sanuji Pentamarta Dukung Warga Pulo Merak Lanjutkan Pendidikan di Rusia

Putin telah diundang untuk berpartisipasi. "Kami pasti akan pergi", tetapi dalam format apa yang akan diputuskan nanti. "KTT akan berlangsung pada 15-16 November 2022, ada banyak waktu, kita lihat saja," katanya.

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin berpendapat bahwa setiap kemitraan yang merangkul Moskow berpotensi menjadi sumber pendanaan bagi Rusia.

"Ini akan menjadi kunjungan yang sangat penting. Kami sedang mempersiapkannya sekarang," kata sumber tersebut.

Baca Juga: Rusia Peringatkan Barat, Hentikan Pasok Persenjataan Jarak Jauh ke Ukraina

Dubes Ukraina di Jakarta menanggapi dan mengatakan, "Saya tidak akan berbicara tentang posisi Indonesia, karena terserah pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan rakyatnya untuk memutuskan," kata Hamianin dikutip dari Tempo.

"Tetapi harus dipahami bahwa setiap dolar yang diterima Rusia, setiap barel minyak yang terjual habis digunakan untuk membiayai perang agresif ini," kata Dubes Ukraina.

Hamianin berpendapat bahwa negara-negara non-blok seperti Indonesia memiliki peluang untuk mengambil tindakan dan membantu menghentikan perang dengan berpihak pada negara terjajah dan mengutuk atau memberikan sanksi kepada negara-negara agresor.