Tren Bank Emas di Indonesia, Salah Satunya OJK yang Sebut Usaha Bullion Perlu Belasan Tahun

Kepala Departemen di OJK itu juga menilai usaha bullion di Turki dan India yang terbukti suksus di dunia perbankan internasional

Oleh sebab itu, Ahmad berharap kegiatan ini dapat berjalan sehingga berbagai macam potensi dapat terwujud.

"Ya mudah-mudahan kita dalam trend itu, makanya kita buat roadmap sampai 2045," sebut Ahmad.

"Kita harapkan semua ekosistem ini bisa terbentuk dalam pemandu pemerintah nanti supaya kegiatan bullion juga seperti yang diharapkan beserta potensi-potensinya bisa terwujud," tambahnya.

Terkait hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pernah mengatakan, Indonesia siap untuk memiliki bank emas terutama setelah mampu memproduksi emas batangan sendiri.

Menteri BUMN Dukung Pengolahan Emas Batangan di Tanah Air

Dalam kesempatan berbeda, Erick Thohir menyebut adanya kolaborasi antara PT Antam Tbk dengan PT Freeport Indonesia untuk mengolah emas batangan di Indonesia.

"Yang selama ini kebanyakan raw material kita kirim ke luar negeri, tapi sekarang kan sudah bisa diproses di dalam negeri," terang Erick Thohir kepada wartawan di Jakarta, pada 11 Desember 2024 lalu.

Erick menilai, sistem yang dibentuk antara Freeport dan Antam akan membuat cadangan emas cukup untuk dijadikan tabungan bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Kementerian BUMN akan berdiskusi dengan PT Bank Syariah Indonesia untuk membahas lebih lanjut terkait potensi tabungan emas.

"Kita mesti duduk sama BSI segala, kan tadi sama, saya harap ini ada percepatan," terangnya.

Berkaca dari hal itu, terkini telah ada pihak yang membangun Bullion Bank alias Bank Emas pertama di Tanah Air, yakni PT Pegadaian.

OJK Izinkan PT Pegadaian Bangun Bank Emas

Bagi yang belum tahu, PT Pegadaian telah resmi menjadi bank emas pertama di Indonesia usai mendapat restu OJK.

OJK memberi izin kepada Pegadaian untuk menjalankan kegiatan usaha bulion melalui surat Persetujuan Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion PT Pegadaian dengan nomor surat S-325/PL.02/2024.