Sederet Masalah Transportasi Publik: Sarang Pelecehan Seksual hingga Soal Isu Kesehatan Masyarakat

TOPMEDIA.CO.ID - Survei Indikator menyatakan 72,3 persen persen masyarakat merasa puas dengan kinerja sektor transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati, mengapresiasi hasil survei itu dengan menjadikannya sebagai bahan pembenahan pihaknya di masa mendatang.

"Ini satu hal yang sangat bermanfaat bagi Kemenhub sebagai penanggung jawab sektor transportasi di Indonesia," kata Adita di Jakarta, Rabu, 3 September 2024.

"Kami menyambut positif dan akan menjadikan hasil survei ini sebagai bahan pembenahan ke depan," tegasnya.

Selain itu, Adita menyoroti orientasi pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan Kemenhub telah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, yaitu 'Indonesia Sentris'.

"Orientasinya sesuai arahan presiden, adalah Indonesia sentris. Kita tidak hanya membangun di Jawa saja, namun juga sampai ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP)," terangnya.

Tak menampik masih banyak problem yang perlu dibenahi, Adita juga mengungkap pihak Kemenhub akan terus memperkuat pembangunan transportasi di daerah pelosok.

"Memang harus kita tingkatkan lagi, agar makin memperkuat pembangunan di daerah pelosok," tandasnya.

Berkaca dari hasil survei kepuasan masyarakat itu, inilah ulasan terkait pembangunan infrastruktur transportasi selama satu dekade di era Jokowi.

Satu Dekade Infrastruktur Transportasi Era Jokowi

Selama satu dekade (10 tahun) pemerintahan Presiden Jokowi, telah membangun 521 infrastruktur fisik dalam sektor transportasi di Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan, selama 10 tahun lalu di periode pemerintahan Jokowi masih ada ketimpangan antar wilayah terkait konektivitas moda transportasinya.

"Salah satu tantangan yang kita hadapi 10 tahun lalu adalah masih adanya ketimpangan antar wilayah yang ada di Indonesia," kata Budi di Kantor Kemenhub, Jakarta, pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Oleh sebab itu, Budi mengatakan pihak Kemenhub fokus merealisasikan rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) agar konektivitas antar wilayah semakin kuat.