• Rabu, 19 Januari 2022

Laporan Kuasa Hukum Gubernur Banten Terkait Buruh Dinilai Salah Tafsir

- Rabu, 29 Desember 2021 | 00:01 WIB
Suasana buruh ketika memasuki ruang kerja kantor Gubernur, Wahidin Halim (WH). (Foto : Topmedia)
Suasana buruh ketika memasuki ruang kerja kantor Gubernur, Wahidin Halim (WH). (Foto : Topmedia)

SERANG, Topmedia - Kuasa Hukum Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) ke Polda Banten yang melaporkan aksi unjuk rasa buruh dinilai salah menafsirkan delik pidana. Hal tersebut diungkapkan praktisi hukum Daddy Hartadi, Selasa (28/12/2021).

Menurutnya, laporan Asep Abdulah Busro sebagai Kuasa hukum WH dinilai salah tafsir ketika melaporkan buruh dengan delik pasal 160, 170 dan 207 KUHP.

Daddy Hartadi mengatakan bahwa apa yang dilaporkan kuasa hukum Gubernur Banten itu merupakan penafsiran yang salah dalam memahami rumusan delik pidana. Mengingat beberapa ketentuan pidana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut telah mengalami perubahan sifat delik

"Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi terjadi perubahan-perubahan sifat delik. Contohnya dalam rumusan delik pasal 160 KUHP yang mengatur perbuatan penghasutan untuk melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau menghasut untuk tidak mengindahkan ketentuan undang-undang,atau perintah jabatan telah berubah menjadi delik materil, bukan lagi delik formil sesuai putusan mahkamah konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009", terangnya.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 160 KUHP itu menurut Daddy haruslah perbuatan menghasut yang menimbulkan akibat yang melanggar hukum. Artinya harus ada orang yang berhasil dihasut untuk melakukan perbuatan kekerasan terhadap penguasa umum atau perbuatan tidak mengindahkan ketentuan undang-undang atau perintah jabatan.

Ditambahkan olehnya, sebelum putusan MK rumusan dalam pasal 160 KUHP ini merupakan delik formil artinya jika perbuatan menghasutnya dilakukan, siapapun orang bisa langsung dipidana tanpa harus melihat lagi akibat dari perbuatan yang dilakukannya.

"Ini akan sulit pembuktiannya jika WH melalui kuasa hukum melaporkan buruh dengan delik pasal 160 KUHP pasca putusan MK. Polisi untuk menjerat seseorang dg pasal 160 KUHP harus menemukan orang yg berhasil dihasutnya untuk melakukan perbuatan yg diatur dalam pasal 160 ini, atau apakah benar perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam pasal ini terjadi merupakan hasil hasutan seseorang. Karena sebelum terbitnya putusan MK sifat delik ini adalah delik biasa, sehingga polisi bisa menjerat seseorang dengan pasal ini tanpa perlu menunggu laporan," katanya.

Salah tafsir berikutnya kata Daddy, adalah laporan dengan menggunakan delik 207 KUHP yang mengatur perbuatan penghinaan terhadap kekuasaan juga  salah ditafsirkan oleh kuasa hukum WH.

"Kuasa hukum WH harusnya tahu perubahan delik ini dari delik biasa menjadi delik aduan setelah Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Penuntutan atas delik pasal 207 KUHP ini berubah menjadi delik aduan absolut, dan content yang dirugikan oleh perbuatan penghinaan terhadap kekuasaan ada pada orang atau pejabatnya  bukan pada institusinya," katanya.

Halaman:

Editor: Administrator

Tags

Terkini

Warga Pontang Kabupaten Serang Temukan Bayi Di Sawah

Selasa, 11 Januari 2022 | 18:43 WIB

Satnarkoba Polres Serang Amankan Pencandu Sabu

Kamis, 6 Januari 2022 | 14:54 WIB

Polres Serang Tangkap 132 Tersangka Narkob di 2021

Jumat, 24 Desember 2021 | 20:14 WIB

Warga Sempu Digegerkan Penemuan Mayat Perempuan

Senin, 13 Desember 2021 | 16:05 WIB

Pelaku Curanmor Di Walantaka Di Ringkus Polres Serang

Jumat, 3 Desember 2021 | 21:26 WIB
X