7 Poin Yang Membuat Pembangunan PIK 2 Menjadi Kontroversi, No 5 Paling Mengerikan

TOPMEDIA - Mega proyek PIK 2 menimbulkan polemik dan kontraversi pada lapisan masyarakat karena berbagai faktor.

Berikut yang menjadi beberapa perdebatan pada PIK2, menyangkut lingkungan, sosial, ekonomi, dan regulasi.

Secara lebih rinci ada hal yang membuat PIK2 menjadi kontraversi, diantaranya adalah:

1. Dampak Lingkungan
Pembangunan PIK 2 dilakukan di atas lahan reklamasi dan wilayah pesisir yang sebelumnya merupakan kawasan mangrove dan rawa.

Hal ini berpotensi merusak ekosistem laut dan pesisir, mengancam keberadaan flora dan fauna di wilayah tersebut.

2. Peningkatan Risiko Banjir dan Rob
Reklamasi dianggap masyarakat dapat mengubah pola aliran air dan mempersempit daerah resapan.

Ini berpotensi meningkatkan banjir dan rob di wilayah sekitarnya, termasuk di pesisir Jakarta dan Tangerang.

3. Polusi dan Penurunan Kualitas Udara
Pembangunan besar-besaran pada PIK2 meningkatkan polusi udara dan limbah industri, yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat sekitar.

4. Masalah Sosial dan Penggusuran Warga Lokal
Banyak warga yang sebelumnya tinggal atau mencari nafkah di daerah tersebut—terutama nelayan dan masyarakat pesisir—kehilangan tempat tinggal dan pekerjaan akibat pembangunan PIK 2.

Selanjutnya, PIK 2 dikembangkan sebagai kawasan elite dengan harga properti yang sangat tinggi, membuatnya hanya terjangkau oleh kalangan menengah atas.

Ini menyebabkan ketimpangan sosial antara warga asli yang kurang mampu dengan pendatang baru dari kalangan kaya.

5. Kontroversi Hukum dan Regulasi
Dugaan Pelanggaran Tata Ruang karena ada kekhawatiran bahwa proyek ini tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan tata ruang yang berlaku. Jika terbukti ada pelanggaran, proyek ini berisiko menghadapi sanksi hukum.

6. Transparansi Izin
Beberapa pihak juga menyoroti, mempertanyakan apakah seluruh perizinan yang diperlukan telah diperoleh secara sah dan transparan.

7. Dampak Ekonomi dan Monopoli
Kehadiran PIK 2 menyebabkan lonjakan harga tanah dan properti di sekitarnya, sehingga warga asli kesulitan untuk membeli atau mempertahankan tempat tinggal mereka.

Proyek ini dikuasai oleh pengembang besar, yang bisa menghambat perkembangan bisnis kecil dan menengah di sekitar kawasan tersebut.

Penulis coba menarik kesimpulan, bahwa polemik seputar PIK 2 muncul karena dampak lingkungan, ketimpangan sosial, dugaan pelanggaran hukum, serta monopoli ekonomi.