Honorer Terancam Dihapus Tahun 2023, Daerah Ikut Pusing dan Bingung

Meski begitu, pihaknya mengaku akan mendorong agar honorer bisa diangkat menjadi PPPK, minimal upah yang diterima menjadi layak, sambil semuanya terus berproses.

Baca Juga: Perjuangan Honorer Agar Diangkat Menjadi PPPK Belum Berakhir, Kali Ini Mereka Mengadu Ke DPRD Banten

Termasuk mengenai penganggarannya, pihaknya juga mengaku akan mendorong agar tim TAPD Banten bisa menaikan upah  honorer agar menjadi layak, termasuk pemberian JHT honorer agar bisa dimasukan ke APBD Banten tahun-tahun selanjutnya.

Senada, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten Muhlis menegaskan akan memfasilitasi seluruh tuntutan honorer, tidak hanya mengenai permintaannya agar bisa diangkat jadi PPPK, tapi juga mengenai kenaikan upah yang mereka terima agar menjadi layak melalui cara mendorong pengesahan antara Tim TAPD  bersama dewan.

"Untuk urusan pengangkatan, kita akan sampaikan secara ke Fraksi-an dan dewan agar bisa ditindaklanjuti pusat, sesuai kewenangan kita. Untuk yang upah dan JHT langsung akan kita bahas bersama eksekutif," kata Muhlis.

Baca Juga: Ribuan Honorer Menggantung Nasibnya, DPRD Banten Dalam Waktu Dekat Jadwalkan Pemanggilan Terhadap BKD

Menurutnya, seharusnya Pemprov Banten bisa membuat semacam punishmen bagi para pegawainya agar bisa berlomba-lomba lebih giat lagi, sehingga dengan begitu, pelayanan publik bisa meningkat berdasarkan kinerja pegawai masing-masing, tidak perduli dari kalangan honorer atau PNS, semua bisa ikut berkontribusi didalam persiangan tersebut.

Terpisah, Sekertaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Banten, Lutfi Mujahidin mengaku akan mencarikan celah agar honorer di Banten bisa diangkat menjadi PPPK, salah satunya dengan menambah usulan honorer agar bisa diperbanyak tahun ini.***