Penggunaan Dana Desa di Pemprov Banten Akan Diawasi Oleh Forum Kolaborasi Pengawasan Desa

SERANG - Pemerintah Provinsi Banten membentuk tim bernama Forum Kolaborasi Pengawasan Desa yang diinisiasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten.

Forum ini diinisiasi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten dengan harapan dapat bersinergi dan berkolaborasi dalam membangun Desa di Provinsi Banten.

Forum ini bertujuan untuk mampu meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk membangun komitmen pembangunan. Dimana, hal tersebut mampu memberikan keuntungan tidak hanya finansial tetapi perubahan dalam mengembangkan Desa.

“Workshop ini digelar sejalan dengan mandatori Bapak Presiden Republik Indonesia dimana kita berkomitmen untuk meningkatkan pembangunan Desa,” ujar Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

“Dapat kita lihat berbagai proyek-proyek strategis yang bisa dilakukan pada dasarnya dimana pun tempat aktivitas itu basisnya dimulai dari Desa dan Kelurahan,” lanjutnya.

Dianggap sebagai subjek pembangunan sambung Al Muktabar, Desa juga berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas daerah. Ia berharap, melalui kegiatan ini mampu menciptakan stabilitas Desa sebagai modal dasar dalam menciptakan stabilitas nasional.

Baca Juga: The Girl Fest Meriahkan Surabaya, Ada Nagita Slavina, Awdella, Ghea Indrawari,Awdella Brandon dan Erick Thohir

“Kemudian dari proses perencanaan hingga pembangunan, Desa juga berpartisipasi dalam menciptakan stabilitas daerah hingga nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing sesuai dengan arahan teknis yang efektif dan efisien,” ungkapya.

Sedangkan, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten Farid Firman menyampaikan workshop ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelola keuangan Desa. Dengan berlandaskan kolaborasi berbagai pihak, ia harap mampu meningkatkan kinerja Desa.

“Agenda ini kita lakukan karena Desa ini juga berusaha menyampaikan program strategis daerah dan nasional sebagai aktivitas pembangunannya,” ungkap Farid.

Disampaikan, evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan Desa ini merupakan tugas pokok dan fungsi dari BPKP. Dimana, dalam pelaksanaannya mampu menciptakan pembangunan yang akuntabel dalam rangka peningkatan produktivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan.

“Dari sini kita bisa melihat apakah masih terdapat permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan atau lemahnya pembinaan dan pengawasan yang outcome nya berbaur dengan dana kesejahteraan,” jelasnya.

Dalam rangka menciptakan kesejahteraan melalui pengawasan, Farid menambahkan perlu kolaborasi pengawasan internal antara pengawas pusat, daerah dan Desa. Sehingga, hal tersebut mampu menciptakan rekomendasi strategis dalam meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat Desa.

“Kita juga terus berkolaborasi dengan membangun sebuah aplikasi Sistem Keuangan Desa (sikeudes) yang mana proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban mampu kita lakukan dan terus kita tingkatkan,” ungkapnya.