TOPMEDIA.CO.ID - Pemerintah Kota Cilegon sedang melakukan open bidding jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon segera mengumumkan hasil open bidding Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Enam OPD Pemkot Cilegon yang dilakukan open bidding itu adalah, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Koperasi dan UMK, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Komunikasi Informatika Sandi dan Statistik (Diskominfosantik), Staf Ahli Bidang Sosial,SDM dan Kemasyarakatan dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum.
"Sehebat apapun Pak Sekda, Pak Asda, dan Kepala BKPP kalau banyak yang kosongnya mah tetap aja pelayanan terganggu dan terhambat, apalagi enam OPD ini sangat strategis , "kata Anggota Komisi I DPRD Kota Cilegon , Aam Amrullah dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pemkot Cilegon , Senin (24/1/2022).
Pemkot Cilegon diminta segera melakukan percepatan untuk pengisian jabatan enam OPD yang di open bidding tersebut.
"Yang pasti kami di DPRD sangat berharap bahwa percepatan untuk pengisian jabatan yang kosong ini segera terealisasi. Kalaupun ada hambatan-hambatan saya yakin Pak Sekda beserta jajaran bisa mempercepat untuk itu, karena sekali lagi saya lihat dari enam OPD ini semuanya strategis terhadap pelayanan bagi masyarakat . Mudah-mudahan tidak sampai nyeberang bulan lagi ini sudah segera selesai," ujarnya.
Menanggapi itu, Sekda Kota Cilegon Maman Mauludin mengaku hasil open bidding untuk enam OPD akan selesai akhir Januari 2022 .
"Sekarang kami belum selesai, Pak. Tapi Insya Allah kami memang selaku Ketua Pansel dengan berbagai pertimbangan yang jelas Insya Allah harapan bapak akhir bulan ini selesai . Saya sudah komunikasikan dengan Pak Walikota keinginan kami terkait kekhawatiran bapak, keterlambatan dan pengisian dan PLT dan sebagainya itu memang ingin di Januari ini semuanya selesai," jelas Maman.
"Kami memerlukan pertemuan lagi bersama Pansel lainnya untuk memplenokan, sebetulnya nilai dan sebagainya sudah terkumpul. Jadi kami memerlukan pleno penetapan untuk tiga besar. Pengisian yang kosong Plt dan sebagainya secara berkesinambungan dan juga memang harus di Januari ini kaitan dengan pelaksanaan dan sebagainya," pungkasnya.***
Artikel Terkait
DPRD Banten Minta Gubernur Revisi UMK 2022 dan Berpihak ke Buruh
Ratusan Pegawai DPRD Banten Dievaluasi, Kenapa?
Pemkot Cilegon Raih Penghargaan APiP Level 3 dari BPKP
Persempit Peredaran Narkoba, Ratusan ASN Pemkot Serang Di Tes Urine
Berhenti Tengah Jalan, Beginilah Kisah Interpelasi DPRD Kota Cilegon Kepada Walikota Helldy Agustian