TOPMEDIA.CO.ID - Ketua DPR RI, Puan Maharani, mengingatkan agar negara harus hadir membantu penyelesaian masalah rakyat tanpa harus menunggu viral dan ramai.
“Negara harus hadir tanpa menunggu rakyat memviralkan dan menuntut kehadiran negara,” kata Puan, dalam pidato penutupan masa sidang II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR, Jakarta Pusat, pada Selasa, 25 Maret 2025.
Namun, Puan juga menegaskan bahwa bertindak cepat bukan berarti mengabaikan peraturan dan tata kelola negara. “Kita harus bertindak cepat secara terukur dan taat pada prinsip-prinsip yang berintegritas,” ujarnya.
“Niat baik saja tidak cukup dalam membuat kebijakan publik, diperlukan transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan kewenangannya,” imbuh Ketua DPP PDIP itu.
Ia mengingatkan bahwa segera memberi respon pada keluhan yang ada di masyarakat menjadi komitmen bersama antara DPR dan pemerintah. “Mari menjadi komitmen kita bersama untuk dapat merespon secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat,” ucap Puan.
“Permasalahan lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, masalah petani, nelayan, dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Puan juga mengungkapkan bahwa negara harus ikut melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan kehidupan rakyat.
Artikel Terkait
Kisruh Soal Royalti, Ariel NOAH Ungkap Belum Ada Keadilan untuk Pencipta dan Pengguna
Rian Nopandra Cs Dipecat dari PWI Sejak September 2024
Bank OCBC Siap Bantu UMKM dan Individu, Soal Kesehatan Finansial hingga Perkuat Transformasi Digital
Jadi Penggerak Perekomian Daerah, Jamkrida Banten Jadi salah Satu BUMD Yang Miliki Aset Terbesar
Habis Dwifungsi TNI, Terbitlah Dwifungsi Polri?
Aliansi Jurnalis Independen Sebut Teror ke Tempo Berulang karena Polisi Tidak Tindak Lanjut
KONI Kota Serang Tingkatkan Kekompakan Dan Kebersamaan
Balas Sakit Hati Masyarakat Palembang, dr Richard Lee Gandeng Bobon Santoso Masak 1000 Ayam
Sukses Membangun BSI dan Miliki Puluhan Prestasi di Dunia Perbankan, Hery Gunardi Kini Diangkat Jadi Dirut Baru BRI
RUU Polri Direncanakan akan Segera Dibahas, Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Pastikan Akan Dilakukan Secara Terbuka