TOPMEDIA.CO.ID - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono membantah adanya, anggapan bahwa Revisi Undang-undang (RUU) TNI akan menghidupkan lagi dwifungsi ABRI.
Pria yang juga dikenal sebagai saudara atau keponakan Presiden Prabowo Subianto itu menjamin tidak akan ada penempatan prajurit TNI aktif di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Saya rasa tidak ya, itu nanti kita bisa perlihatkan bahwa tidak ada penempatan prajurit aktif di BUMN-BUMN," tegas Budi kepada awak media di Kantor Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta Selatan, pada Rabu, 19 Maret 2025.
Baca Juga: Sidang Isbat Penetuan 1 Syawal 1446 Hijriah, Akan Diumumkan Kementerian Agama pada 29 Maret 2025
Budi kemudian menegaskan, pembahasan RUU TNI dilakukan DPR dan pemerintah mengedepankan supremasi sipil dan semangat reformasi.
Terkait hal itu, Budi meminta pasar tak perlu khawatir akan ada prajurit aktif TNI menjadi direksi BUMN.
"Jadi tidak perlu khawatir bahwa ada prajurit aktif yang masuk ke ruang lingkup BUMN tanpa mereka mengundurkan diri," tegasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad meminta publik Tanah Air tidak perlu khawatir terkait RUU TNI yang dinilai berpotensi menghidupkan dwifungsi ABRI dan merambah ke BUMN.
Baca Juga: Jawab Soal IHSG Anjlok, Menteri UMKM Pastikan Bukan Imbas dari Program Hapus Utang di Bank BUMN
Dasco menegaskan, DPR telah membahas UU TNI dengan menyeleksi hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak, bersama aktivis Koalisi Masyarakat Sipil (Kontras).
"Tadi sudah dijelaskan dan sudah clear (selesai) di DPR," tutur Dasco kepada awak media di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada Selasa, 18 Maret 2025.
"Kita ada dialog dengan Koalisi Masyarakat Sipil, mana-mana yang boleh, mana-mana yang tidak," tambahnya.
Dasco mengatakan, DPR telah menerima pesan-pesan dari Koalisi Masyarakat Sipil (Kontras) mengenai revisi UU TNI.
"Dan pesan-pesan dari Koalisi Masyarakat Sipil itu sudah jelas. Dan nanti akan diterapkan," tutur Dasco.
Artikel Terkait
Diisukan Lepas Jabatan di Tengah Anjloknya IHSG, Sufmi Dasco Pastikan Sri Mulyani Tidak akan Mundur
Sidang Perdana Dijadwalkan Kamis 19 Maret 2025, Kuasa Hukum Ungkap Nasib Hukum Tanah Almarhum Mat Solar Senilai Rp3,3 M untuk Jalan Tol
Wagub Banten A Dimyati Natakusumah Tutup Forum Konsultasi Publik Rencana Awal RPJMD Provinsi Banten Tahun 2025 - 2029
Jadi Indikator Kesejateraan Masyarakat, Pemprov Banten Dorong Peningkatan PDRB Untuk Naikan Pendapatan Perkapita
Presiden Prabowo Subianto Buka Suara Terkait Isu IHSG Anjlok Karena Program Makan Bergizi Gratis
Sambut Bonus Demografi di Indonesia 2030 Mendatang, Gubernur Banten Siapkan Program Sekolah Gratis Untuk Tingkatkan SDM Provinsi Banten
Dukung Ide Prabowo Soal Penjara Khusus Koruptor di Pulau Terpencil, KPK: Tidak Perlu Kasih Makan Tapi Berikan Alat Pertanian
12 Selongsong Peluru Ditemukan Saat Olah TKP di Lokasi Penggerebekan Judi Sabung Ayam yang Tewaskan 3 Polisi Lampung
Jawab Soal IHSG Anjlok, Menteri UMKM Pastikan Bukan Imbas dari Program Hapus Utang di Bank BUMN
Sidang Isbat Penetuan 1 Syawal 1446 Hijriah, Akan Diumumkan Kementerian Agama pada 29 Maret 2025