Macron Silang Pendapat dengan Le Pen Terkait Larangan Jilbab di Prancis

TOPMEDIA – Emmanuel Macron telah berselisih dengan saingannya Marine Le Pen atas rencananya untuk melarang perempuan mengenakan jilbab di depan umum.

Kedua kandidat Presiden Prancis memperhatikan suara umat Islam di putaran kedua pemilihan.

Marine Le Pen adalah penentangannya terhadap jilbab, dengan mengatakan wanita yang mengenakan jilbab di depan umum di Prancis akan didenda jika dia memenangkan kekuasaan.

Emmanuel Macron berusaha memanfaatkan desakannya untuk berargumen bahwa kebijakan Le Pen tidak berbeda dengan garis keras Front Nasional (FN) yang didirikan oleh ayahnya Jean-Marie.

Baca Juga: Emmanuel Macron Menolak Menggunakan Kata Genosida, Zelensky Marah

Dilansir france24.com, Emmanuel Macron kota timur Strasbourg, saat berjalan-jalan menemui para pemilih dan bertanya kepada seorang wanita berjilbab apakah dia mengenakan jilbab karena pilihan atau kewajiban.

"Itu karena pilihan. Benar-benar karena pilihan!" kata wanita yang dengan bangga menyatakan dirinya sebagai seorang feminis.

Emmanuel Macron menjawab, dengan jelas mengacu pada rencana Le Pen: "Ini adalah tanggapan terbaik terhadap kampanye sampah yang telah saya dengar."

Baca Juga: Emmanuel Macron Putuskan Kirim Pasokan Senjata Ke Ukraina

Dia melangkah lebih jauh pada hari Kamis selama kunjungan ke kota pelabuhan utara Le Havre: "Tidak ada satu negara pun di dunia yang melarang jilbab di depan umum. Apakah Anda ingin menjadi yang pertama?"

Emmanuel Macron jelas menyadari pentingnya suara dari sekitar lima juta Muslim Prancis, yang diperkirakan mencapai hampir sembilan persen dari populasi.

Menurut sebuah survei oleh lembaga survei Ifop, 69 persen pemilih Muslim di putaran pertama pemilihan memilih kandidat tempat ketiga Jean-Luc Melenchon.

Baca Juga: Emmanuel Macron Serukan Seluruh Dunia Pertahankan Diri Sendiri

Meraih suara Muslim di putaran kedua dipandang penting bagi Emmanuel Macron untuk memastikan kemenangan di putaran kedua.

Emmanuel Macron di masa lalu sendiri mengalami kontroversi dari Muslim dan para pemimpin negara-negara Islam atas sikap kerasnya atas apa yang disebut pemerintah sebagai Islamisme radikal.