TOPMEDIA – Presiden Joko Widodo membuat pernyataan empat kali terkait pengusutan kasus tewasnya Brigadir J dengan tersangka bekas Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo.
Sampai saat ini diduga masih ada upaya menghalang-halangi penyidikan kasus kriminal yang melibatkan beberapa petinggi Polri dan jajaran di bawahnya.
Dalam sebuah unggahan video yang di-posting akun Kritik Pedas di media sosial Twitter, Sabtu (13/8/2022). Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah dan Polri berupaya semaksimal mungkin membuka tabir pembunuhan Brigadir J.
Baca Juga: Aktivis Kemanusiaan Curiga Ferdy Sambo Anggota Mafia
"Kapolri memang punya keinginan untuk membuka kasus Ferdy Sambo ini dengan baik, tapi ini perlu dukungan politik dari kita (pemerintah)," kata Mahfud MD.
Sayangnya, lanjut Mahfud, ada upaya menghalang-halangi dari internal dalamnya.
"Karena kita tahu bahwa di dalam (lingkaran Ferdy Sambo) banyak masalahnya, banyak ranjau-ranjaunya. Sehingga Presiden memerintahkan untuk menyelesaikan dengan tuntas, transparan," ujar Mahfud MD.
Pemerintah, lanjut Mahfud MD, percaya bahwa Kapolri bisa menyelesaikan ini.
Baca Juga: 7 Persamaan Tragedi Km50 Dengan Kasus Irjen Ferdy Sambo
"Tapi jangan terlalu lama. Artinya kepercayaan itu kalau terlalu lama akan berkurang," tegasnya.
Meski demikian, Mahfud MD mengatakan bahwa Polri butuh dukungan dari pemerintah dan masyarakat.
"Kita dorong dari situ, kita kawal dari udara juga. Saya tidak hanya ngomong di media, di medsos. Saya tiap kordinasi, tiap malam dengan Komnas HAM dengan LPSK, dengan perorangan di BIN, Densus, BNPT, dengan Polri, bahkan Kapolri, Kabareskrim. Kita juga bersinergi dengan NGO, lembaga lain," jelas Mahfud MD.
Baca Juga: Kenapa Komnas HAM RI Belum Terima Konfirmasi Lokasi Pemeriksaan dan Penahanan Ferdy Sambo
Jadi, sambung Mahfud MD, tidak hanya lewat darat, polisi juga perlu tekanan dan dukungan serta opini publik juga.
"Nyatanya jalan kan," ucap Mahfud MD.