"Kami harus memastikan bahwa institusi pertahanan kita dapat beradaptasi dengan cepat," ujarnya dalam konferensi pers.
Gugatan mahasiswa UI ini menjadi ujian penting bagi proses legislasi di Indonesia. Apakah revisi UU TNI akan bertahan atau dinyatakan inkonstitusional, keputusan MK akan menjadi penentu arah reformasi sektor pertahanan di masa depan.
Sementara itu, kritik terhadap proses legislasi ini seharusnya menjadi pengingat bahwa pembuatan regulasi harus tetap transparan dan melibatkan partisipasi publik
Artikel Terkait
Wakil Bupati Sebut Pembangunan Pandeglang Bukan Hanya Tugas Pemerintah Melainkam Semua Pihak
Wali Kota Robinsar Tekankan Pentingnya Al-Quran di Peringatan Nuzulul Quran
Kantor Tempo Mendapat Kiriman Kepala Babi, Diduga Bentuk Teror?
Gelombang Protes Pengesahan RUU TNI Mulai Dilakukan Sejumlah Elemen Masyarakat, Puan Maharani Jamin Kekhawatiran Publik Tidak Terjadi
Gagal Melaju ke Piala Dunia Usai Lawan Australia, Erick Thohir Ajak Masyarakat Dukung Timnas Saat Kalah Maupun Menang
Optimalkan Potensi Ekonomi dan Keuangan Syariah, Gubernur Banten Akan Rutin Gelar Banten Halal Fair
Pemprov Banten Siapkan Hibah Senilai Rp 27 Miliar Guna Pemungutan Suara Ulang di Pilkada Kabupaten Serang
Sebut Nama Presiden ke-7 RI Dalam Pembacaan Eksepsi, Hasto Klaim Diancam Jadi Tersangka Jika Jokowi Dipecat Dari PDIP
Pengacara Baim Wong Klaim Anak-anak Menangis karena Menolak Bertemu Paula Verhoeven: Tidak Mau dengan Ibunya
Butuh Dana Sekitar Rp200 Miliar, Pemkot Serang Minta Bantuan Pusat Untuk Perbaikan Infrastruktur Pendidikan