BKD Banten Terima Audiensi Serikat Mahasiswa Terkait Klarifikasi Jual Beli Jabatan di Pemprov Banten

Baca Juga: Soal Marshel Widianto Maju Jadi Calon Wakil Walikota Tangsel, Netizen Ungkit Transaksi Jual Beli Konten Porno Sang Komika

Setiap proses seleksi dan penempatan pejabat, kata Wildan, harus bersifat subjektif atau manipulatif.

Dengan begitu, Wildan menambahkan Pemprov Banten harus memastikan tidak ada ruang untuk melakukan praktik yang tidak etis dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat.

Kabid mutasi BKD Banten memberikan penjelasan terkait proses seleksi jabatan yang mereka klaim telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Namun, mereka juga menyatakan kesiapan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap dugaan yang beredar.

Dan juga membuka kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam jika terbukti ada pelanggaran.

Baca Juga: Aliansi Mahasiswa Serang Geruduk KPU dan Bawaslu, Bawain Buket Bunga?

"Kami terbuka terhadap aduan aduan masyarakat dan kami juga menegaskan bahwa pengangkatan plt inspektorat provinsi banten sudah sesuai dengan SPN Standar Prosedur Nasional dan pedoman kami adalah SPN tadi" Tegas kabid mutasi aan fauzan rahman pada mahasiswa

Wildan menyatakan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kasus ini, dan jika ada bukti terbaru terkait praktik jual beli jabatan.

Dikatakan Wildan, mereka mendesak agar pihak-pihak yang terlibat diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Mereka juga menegaskan bahwa transparansi dalam setiap proses administrasi pemerintahan sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap integritas dan kinerja pemerintah.

"Kami tetap akan memantau isu ini bila ada bukti terbaru kami akan mendorong kasus ini kejati untuk menindaklanjuti kasus ini agar terciptanya banten yang lebih baik" Tegas idan Wildan selaku koordinator Serikat Mahasiswa Banten Melawan.

Baca Juga: Mahasiswa Pertanyakan Integritas Kejati Banten, Ada Indikasi Cawe Cawe Politik di H-5 Pilkada Banten?

Sebagai bentuk komitmen terhadap pengawasan, mahasiswa meminta agar pemerintahan Provinsi Banten tidak hanya mengandalkan pengawasan internal.

Tetapi juga melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga independen untuk memastikan tidak ada ruang bagi korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan pemerintahan.