Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama

7. Transparansi dan Akuntabilitas : Jika sistem diubah, baik Pilkada langsung maupun melalui DPRD, mekanisme transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.  

8. Partisipasi Publik : Perlu adanya mekanisme yang memastikan suara rakyat tetap terwakili dalam pemilihan, meskipun sistemnya diubah. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan tetap harus dijaga.

Alternatif melalui DPRD diusulkan untuk mengurangi biaya dan potensi korupsi, dengan catatan bahwa sistem apapun memerlukan penyempurnaan dan pengawasan ketat. Diskusi ini membuka ruang evaluasi untuk mendorong sistem politik yang lebih efektif, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.***