Pilkada untuk Kesejahteraan Bersama

Penulis: Nurul Aini (Mahasiswi Ilmu Hukum Unpam PSDKU Serang)

TOPMEDIA.CO.ID - Pilkada sebagai mekanisme demokrasi seharusnya menjadi momen penting untuk memilih pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. Fokus utama harus pada pemimpin yang memiliki visi kesejahteraan kolektif, bukan sekadar ambisi politik pribadi. 

Transparansi, integritas, dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan agar hasil pilkada benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat dan membawa dampak nyata terhadap pembangunan daerah.

Beberapa point penting yang terdapat dalam artikel pilkada untuk kesejahteraan Bersama ini adalah :

Baca Juga: Minta Penutupan THM, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi di Kantor Satpol PP Kota Serang

1. Evaluasi Pilkada Langsung : Evaluasi diperlukan untuk menjawab tantangan zaman. Pilkada langsung berhasil mendorong demokrasi, tetapi kelemahannya seperti biaya tinggi, politik uang, dan korupsi perlu menjadi perhatian.  

2. Efisiensi Anggaran : Pemilihan melalui DPRD dianggap lebih hemat biaya dibandingkan Pilkada langsung yang memakan puluhan triliun. Namun, sistem ini harus diimbangi dengan transparansi dan pengawasan agar tetap representatif.  

3. Moral Hazard dalam Demokrasi : Politik uang dan pengaruh finansial berlebih menciptakan ketidakadilan dalam kompetisi. Solusi ini memerlukan regulasi tegas untuk menghilangkan dampak buruk biaya politik tinggi.

Baca Juga: Demonstrasi Warga Cilegon: Wujud Kepedulian terhadap Integritas Pemilu

4. Kualitas Pemimpin : Sistem yang ideal harus memunculkan pemimpin yang berpihak kepada rakyat. Pendidikan pemilih dan sistem pemilihan yang kuat menjadi kunci meningkatkan kualitas demokrasi.  

5. Konteks Global dan Lokal : Inspirasi dari sistem negara lain seperti Malaysia dan Jerman dapat digunakan, tetapi harus disesuaikan dengan budaya dan kebutuhan Indonesia.  

6. Hubungan Demokrasi dan Kesejahteraan : Demokrasi bukan sekadar prosedur memilih, tetapi harus menghasilkan kebijakan yang pro-rakyat dan meningkatkan kesejahteraan. Reformasi sistem politik harus difokuskan pada tujuan ini.

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Tersangka Kasus Skandal Suap PAW, PDIP Ungkap Alasan Sebut Nama Presiden RI ke-7