Peran Demokrasi dalam Melindungi HAM di Era Globalisasi

Penulis: Salsabila Nurrahmah (Mahasiswi Ilmu Hukum Unpam PSDKU Serang)

TOPMEDIA.CO.ID - Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. 

Dalam sistem demokrasi, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik melalui pemilihan umum, referendum, atau mekanisme partisipasi lainnya. 

Prinsip dasar demokrasi adalah kedaulatan rakyat, dimana pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak mayoritas dengan menghormati hak-hak minoritas.

Baca Juga: Dampak Gadget Terhadap Perkembangan Anak: Manfaat dan Risiko

  Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang dimiliki setiap manusia sejak lahir, berlaku dimana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. HAM bersifat universal dan memungkinkan setiap orang untuk memiliki hak-hak dasar tanpa mengenal perbedaan. 

Dalam upaya penegakan HAM di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menjamin perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Demokrasi dan HAM didasarkan pada prinsip-prinsip tanggung jawab bersama, kebebasan individu, integritas, representasi yang adil dan setara, inklusi dan partisipasi, dan Solusi tanpa kekerasan untuk konflik.

Baca Juga: Efek Negatif Game Online

Konsepsi modern demokrasi didasarkan pada ide-ide dasar kedaulatan rakyat dan pengambilan keputusan kolektif dimana para penguasa melalui berbagai cara dimintai pertanggunngjawaban oleh mereka yang berkuasa (Landman, 2013). 

Demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan karena HAM akan terealisasi dalam pemerintahan yang demokratis yang mengormati dan menghargai terhadap HAM setiap warga negaranya. 

Pelaksanaan HAM bergantung pada kualitas demokrasi sebuah negara, jika demokrasi suatu negara maju maka maju pula pelaksanaan HAM di negara tersebut.Kondisi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tegaknya HAM adalah adanya nilai demokratis di dalam kerangka negara hukum (rule of law state).

Baca Juga: Membangun Kesadaran Kebangsaan Melalui Pendidikan Pancasila

Konsep negara hukum dapat dianggap mewakili model negara demokratis. Dalam sebuah negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia.