Jalan Menyimpang Demokrasi

Penulis: Dina Agisti (Mahasiswa Ilmu Hukum Unpam PSDKU Serang)

TOPMEDIA.CO.ID - Indonesia secara tak langsung memilih sistem demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahannya. Hal ini dapat terlihat dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar”. 

Makna kedaulatan, menempatkan rakyat dalam posisi tertinggi, berkuasa menentukan pilihannya dalam mengatur aturan untuk mereka. Singkatnya, rakyat dapat menentukan nasib mereka sendiri dalam bingkai berbangsa dan bernegara. Di sini, demokrasi memainkan peranan penting.

Abraham Lincoln menyebutkan, Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konon, tujuan demokrasi sangatlah mulia, tak sekedar menjadi negara yang adidaya, namun menjamin semua rakyat hidup sejahtera dalam segala aspek kehidupan.

Baca Juga: Persepsi Masyarakat terhadap Isu-Isu Hak Asasi Manusia dan Advokasi dalam Masyarakat

Mulai dari pendidikan yang dapat terjangkau semua kalangan, kesehatan rakyat diutamakan, bantuan hukum bagi kaum lemah, hingga jaminan berbicara di muka umum. Demokrasi punya peran dalam hal ini.

Kilas Balik

Perjalanan Demokrasi di Indonesia dimulai pada Periode 1945 - 1959, periode ini dinamai Demokrasi Liberal atau Demokrasi Parlementer.

Masa Demokrasi Parlementer digambarkan sebagai suasana yang pemerintahan kacau balau. Guta-ganti kabinet merupakan pemandangan hal yang biasa era ini. Imbasnya, kestabilan pemerintah atau politik berdampak pada rakyat. Maklum, negara baru seumur jagung, mencari demokrasi yang pas namun berakhir kandas bin bablas.

Baca Juga: Desa Cileles Lebak Terapkan Musyawarah Sebagai Penyelesai Masalah

Pemberontakan terjadi dimana-mana, ekonomi murat-marit, politik kepentingan aroma fraksi golongan menguat, menambah kekacauan suasana revolusi Indonesia kala itu.

Berlanjut pada Periode 1959 – 1965, yang dikenal sebagai Demokrasi Terpimpin. Di era ini, Sukarno menempatkan wujud demokrasi sebagai dirinya. Banyak kebijakan-kebijakan yang tak dikehendaki namun dilakukan olehnya. 

Politik mercusuar misalnya, punya tujuan memoles citra Republik lewat Jakarta sebagai mercusuar yang akan menerangi negara-negara NEFO. Ambisi ini digaungkan saat kondisi rakyat lapar dan ingin berhenti dari konflik para elit penguasa dan negara luar.

Baca Juga: Hak dan Kewajiban Warga Negara: Pilar Utama Kehidupan Berbangsa