TOPMEDIA - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis menduga keberpihakan aparat terhadap kubu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 makin kentara.
Gelagat soal aparat bergerak demi memenangkan pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu pun tidak bisa disembunyikan lagi.
Pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis itu didasarkan pada pemberitaan di salah satu situs berita milik Media Group pada Sabtu (11/11/2023) lalu.
Baca Juga: Daniel Noboa: Pengusaha Pisang yang Jadi Presiden! Ekuador Memiliki Kepala Negara Yang Baru
Berita tersebut berjudul Instruksi Polisi Pasang Baliho Prabowo-Gibran Akan Berlaku di Semua Daerah.
"Hal ini membuktikan terjadinya kondisi ketidaknetralan polisi dalam proses pemilu," bunyi siaran pers Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis.
Melalui pernyatan itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis mengingatkan Polri akan tugas dan fungsi utamanya, yakni menjalankan penegakkan hukum serta menjaga kemananan dan ketertiban masyarakat.
"Bukan terlibat politik praktis dengan mendukung salah satu kandidat presiden melalui pemasangan baliho," ujar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Demokratis.
"Kami memandang dugaan pemasangan baliho oleh polisi makin menunjukkan bahwa kekuasaan Presiden Jokowi terus menggunakan semua kekuataannya untuk memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024," sambungnya.
"Kepada masyarakat sipil, mari merapatkan barisan melawan segala bentuk kecurangan dalam pemilu dan terus menjaga serta merawat demokrasi yang semakin hari semakin mengalami kemunduran," demikian koalisi tersebut mengakhiri pernyataannya.
Baca Juga: Bukan Cuma PNS, Ternyata Anggota DPR Juga Dapet Uang Pensiun Seumur Hidup! Yuk Intip Nominalnya
Sebagai informasi, anggota Koalisi terdiri dari, PBHI Nasional, Imparsial, WALHI, Perludem, ELSAM, HRWG, Forum for Defacto, SETARA Institute, Migrant Care, IKOHI, Transparency International Indonesia (TII), Indonesian Corruption Watch (ICW), KontraS, YLBHI, Indonesian Parlementary Center (IPC).
Jaringan Gusdurian, Jakatarub, DIAN/Interfidei, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Yayasan Inklusif, Fahmina Institute, Sawit Watch, Centra Initiative, Medialink, Perkumpulan HUMA, Koalisi NGO HAM Aceh, Flower Aceh, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Lingkar Madani (LIMA).
Desantara, FORMASI Disabilitas (Forum Pemantau Hak-hak Penyandang Disabilitas), SKPKC Jayapura, AMAN Indonesia, Yayasan Budhi Bhakti Pertiwi, Aliansi untuk Demokrasi Papua (ALDP), Aliansi Masyrakat Adat Nusantara (AMAN), Public Virtue, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Yayasan Tifa.
Artikel Terkait
Setelah MKMK Tidak Pecat Anwar Usman, Gibran Rakabuming Tetap Maju Jadi Cawapres Prabowo Subianto!
Gibran Tetap Jadi Cawapres Prabowo Subianto! MKMK Akhirnya Copot Anwar Usman Dari Ketua Mahkamah Konstitusi
Presiden Jokowi Makan Bareng Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, Rocky Gerung: Cuma Basa Basi
Darimana Sumber Dana Kampanye Capres dan Cawapres? Mulai Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto
Inilah Visi Misi Capres Cawapres 2024! Mulai Anies Cak Imin, Ganjar Mahfud hingga Prabowo dan Putra Presiden
Eka Gumilar: Apa Prabowo Tidak Malu Tetap Memaksakan Cawapres Hasil Putusan Ketua MK yang Melanggar Etik?
Prabowo Subianto Siap Anggarkan Rp400 Triliun Untuk Makan Siang Gratis! Bagi Anak Sekolah, Santri Hingga Ibu Hamil