Ia juga menanggapi pernyataan tokoh yang menuding adanya pelanggaran dalam proyek tersebut.
"Jika ada yang merasa dizalimi, tunjukkan bukti. Jangan hanya berdasarkan isu tak jelas. Biwali siap memfasilitasi jika ada intimidasi atau pemaksaan," ujarnya.
KH Matin meminta pemerintah daerah aktif dalam mensosialisasikan rencana pembangunan kepada masyarakat.
Ia mendorong warga untuk bertanya langsung kepada DPRD dan Bupati Serang terkait proyek di wilayah mereka.
"Pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Jika ada yang dirugikan, kita perlu memastikan solusinya tepat dan adil," jelasnya.
Ia juga menegaskan, Proyek Strategis Nasional tersebut berada di wilayah Kabupaten Tangerang, bukan Kabupaten Serang.
"Proyek ini ada aturannya. Jika aturan dilanggar, kita bisa melawannya, tapi jangan sampai masyarakat diadu domba," kata Matin.
Biwali berkomitmen memfasilitasi masyarakat yang merasa dirugikan.
KH Matin menegaskan, pihaknya akan mencari solusi jika ada intimidasi atau paksaan selama proses pembangunan.
"Kami akan mencari siapa pelakunya jika ada yang merasa tertekan. Jangan berbohong, tunjukkan faktanya," tutupnya.
Acara dialog kebangsaan ini diharapkan mampu menciptakan suasana kondusif dan solusi damai bagi semua pihak yang terlibat dalam polemik pembangunan di wilayah utara Kabupaten Serang.***