Berdasarkan Permen Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokiasi Tematik Nomor 3 tahun 2023, kata Al Muktabar, aspek tata kelola pemerintahan yang berfokus pada empat tema pelaksanaan, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan serta percepatan prioritas aktualitas presiden, yaitu peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.
Kesatu, penurunan tingkat kemiskinan ekstrem, dengan target pemerintah pusat nol persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
Baca Juga: Memasuki Usia 23 Tahun, Ini Kumpulan Link twibbon! Cocok Pakai di Medsos
Adapun capaian Provinsi Banten dalam penuntasan kemiskinan ekstrem pada periode September tahun 2022 sebesar 0,43 persen jumlah 57,38 ribu jiwa yang berada di atas capaian nasional sebesar 1,74 persen.
Kedua, peningkatan realisasi investasi. Pada semester I 2023, realisasi investasi Rp50,66 triliun yang masuk dalam peringkat kelima secara nasional. Investasi tersebut telah menyerap sebanyak 56.704 orang.
Ketiga, pengendalian tingkat inflasi. Upaya untuk mengendalikan inflasi, yaitu melalui operasi pasar murah dan gelar pangan murah sebanyak 87 kali, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
Selanjutnya, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam merealisasikan BTT, dukungan ransportasi dari APBD, stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP Bulog, serta eksekusi beras rampasan negara oleh Polda Banten dan Kejaksaan Tinggi Banten untuk disalurkan kepada masyarakat miskin dan warga yang memiliki anak stunting.
Keempat, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN). Dalam rangka meningkatan pengguna produk dalam negeri, belanja pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui e-katalog nasional, e-katalog sektoral, dan e-katalog lokal yang lebih banyak disediakan oleh penyedia lokal atau pelaku usaha setempat.
Kelima, digitalisasi pemerintahan. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan perpres nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik, Pemprov Banten telah menetapkan Pergub Nomor 19 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) Provinsi Banten telah memperoleh nilai indeks SPBE sebesar 3,15 dengan predikat baik.
Penghargaan
Berkaitan dengan akuntabilitas kinerja keuangan, pemerintah provinsi banten kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sebanyak tujuh kali secara terus menerus.
“Demikian juga dengan upaya pencegahan korupsi, Pemprov Banten terus pro aktif dengan bersinergi dan bekerjasama dengan para pihak untuk mengurangi potensi terjadinya korupsi, diantaranya melalui pemenuhan monitoring center for prevention (MCP KPK) dan sosialisasi anti korupsi. Selain itu pencegahan korupsi juga dilakukan melalui keterbukaan informasi publik, yang saat ini capaian predikat keterbukaan informasi masuk kategori tertinggi atau informatif,” jelas Al Muktabar.
Dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur sipil negara, Pemprov Banten juga memperoleh apresiasi dari BKN dengan diperolehnya empat penghargaan BKN Award 2022 pada kategori, penerapan pemanfaatan data sistem dan informasi computer assisted test (cat); penerapan manajemen kinerja; piloting sistem informasi aparatur negara pelayanan kenaikan pangkat; dan peningkatan pelayanan kepegawaian BKD.
Pelaksanaan APBD 2023, pendapatan daerah hingga 30 September 2023 telah tercapai sebesar 71,93 persen yang secara nasional masuk sepuluh daerah tertinggi. Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2023, hingga September 2023 telah tercapai sebesar 58,17 persen yang menempati urutan kesembilan tertinggi secara nasional.***