Ratusan Honorer Pendidikan Banten Mulai Tandatangani Kontrak Untuk Diangkat Jadi Pegawai P3K

"Pemprov harus buat simulasi, kira - kira yang terjadi, dan menyampaikan hal itu kepada pusat. Kalau hanya guru dan tenaga kesehatan yang diakomodasi, nanti kita akan kewalahan dipendapatan daerah," kata Budi.

Menurutnya, kenyataannya sampai saat ini pegawai honorer non kategori banyak membantu keuangan Pemprov Banten, seperti yang tersebar pada Samsat-samsat Banten.

Baca Juga: Kemenag Terbitkan Waktu Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala, Simak Waktu Penggunaannya

"Pemprov jangan diam-diam saja, nanti pas waktunya dieksekusi, ada kekacauan nantinya," katanya.

Melihat perbandingan jumlah antara ASN dan honorer, sementara banyak posisi harus diisi oleh honorer, sehingga Pemprov Banten harus segera bertindak, agar tidak terjadi kekosongan pelayanan publik.

"Kalau itu dicabut semua, siapa yang tanggung jawab, kalau tiba-tiba pelayanan publik tiba-tiba berhenti. Contoh seperti di Bapenda (petugas pemungut pajak)," tegas Budi.

Jika hal itu sampai terjadi. "Bagaimana kita bisa mendapat pemasukan," tandasnya.***