TOPMEDIA - Gubernur Banten meminta seluruh Kepala Samsat di Banten untuk melakukan berbagai inovasi dan terobosan agar proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan masyarakat semakin mudah.
Hal ini penting agar tidak terjadi antrean panjang yang dapat menghambat masyarakat untuk patuh membayar pajak pada saat pemerintah sedang memberikan kelonggaran pemutihan denda pajak kendaraan yang menunggak saat ini.
“Jadi saya bukan hanya mengevaluasi dari pada masyarakatnya, tapi saya juga mengevaluasi daripada pejabat-pejabat yang diberikan mandat, diberikan amanah untuk melayani masyarakat,” tegas Andra, dikuti dari kompas.com Rabu 3 Juli 2025.
Sementara itu Kepala Bapenda Banten, Rita Prameswari, menyatakan akan mengevaluasi seluruh UPT Samsat di wilayah Banten guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama selama program pemutihan berlangsung.
Baca Juga: Investasi dan Inovasi Keuangan Digital: Kunci Pertumbuhan Ekonomi 2025
“Kepala UPT semua Samsat saya berharap untuk lebih mempersiapkan, agar lebih baik lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar antrean tidak panjang, membuka penyebarluasan pelayanan, mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak yang jangkauannya jauh,” kata Rita.
Seperti diketahui bahwa pada program pemutihan atau penghapusan denda pajak ini mulai diberlakukan oleh Pemprov Banten sejak 10 April 2025 sampai 30 Juni 2025, lantas Gubernur Banten Andra Soni memperpanjang lantaran antusias masyarakat sangat tinggi dalam membayar pajak kendaraan yang menunggak.
"Kami ingin program ini benar-benar dapat membantu masyarakat yang menunggak pembayaran pajak kendaraan", tutup Andra. (Adv-Bapenda)