"Kami disuruh bersabar dan menungu, mungkin mereka belum membahas rincian anggaran final. Jujur, kami belum puas, karena gaji PPPK paruh waktu belum disebutkan nominalnya, hanya menyinggung klasifikasi pendidikan," ujarnya.
Baca Juga: Makan Bergizi Gratis Masih Banyak Pakai Produk Impor, Ini Upaya Kemendiktisaintek untuk Mengatasinya
Selain itu, dikatakan dia, pertemuan mereka dengan DPRD Kota Serang juga sekaligus menegaskan jika tenaga honorer bukan beban negara, seperti yang disampaikan oleh salah satu anggota DPR beberapa waktu.
Bahkan, komentar tersebut sempat viral di beberapa media sosial, dan pernyataan legislator tersebut dinilai telah melukai hati para tenaga honorer, khususnya tenaga pendidik.
"Intinya, kami juga membuka mindset bahwa kami (Honorer) bukan beban. Kami ini bukan beban negara, tapi pejuang generasi dan mencerdaskan anak bangsa. Kami ingin kejelasan status dan kesejahteraan kami diperhatikan," tuturnya.
Baca Juga: Polemik Soal PHK Imbas Pemangkasan Anggaran Demi Lancarnya Program MBG, Begini Komentar Mahfud MD
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Serang TB Udra Sengsana mengatakan, aspirasi dari para guru honorer tersebut akan disampaikan ke pimpinan DPRD Kota Serang untuk kemudian ditindaklanjuti dan dibahas dengan Pemkot Serang.
"Tentunya, kami akan memperjuangkan itu dan membahas bersama pimpinan serta OPD terkait. Memang kondisinya agak miris," ucapnya. ***
Artikel Terkait
Sambut HUT Tangerang Ke 32 Tahun, DLH Gelar Lomba Kebersihan dan Pengelolaan Lingkungan
Makan Bergizi Gratis Masih Banyak Pakai Produk Impor, Ini Upaya Kemendiktisaintek untuk Mengatasinya
Belum Setahun Menikmati Kursi Presiden, Prabowo Subianto Kembali Menjadi Calon Presiden 2029
Pj Gubernur Banten A Damenta Tekankan PT Jamkrida Aktif Tingkatkan Kapasitas UMKM
Pj Gubernur Banten A Damenta, Pemprov Banten Komitmen Dukung Syiar Islam Masyaraka
Menuju Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Ini Rangkaian Acaranya
Dukung Program Gubernur Banten Terpilih, Kader Gerindra Encop Sopiah : Ini UMKM Kerakyatan