Penghargaan Pers HAM Hong Kong Dibubarkan, Jurnalis Asing Jadi Target

TOPMEDIA – Peringkat Hong Kong pada indeks kebebasan pers tahunan oleh Reporters Without Border telah turun dari posisi ke-18 pada tahun 2002 menjadi posisi ke-80 pada tahun 2021.

Cedric Alviani, direktur Biro Asia Timur Reporters Without Borders, mengatakan pembatalan Penghargaan Pers Hak Asasi Manusia adalah “konsekuensi terbaru dari iklim ketakutan yang dipasang oleh rezim Tiongkok sejak Juni 2020 melalui apa yang disebut undang-undang keamanan nasional”.

“Ini bukan kebetulan. Apa pun alasan mereka memohon, kami tahu itu terkait dengan ketakutan akan dituntut dan dipenjara Tiongkok mungkin selama bertahun-tahun karena hanya menyampaikan pendapat,” kata Alviani dari Taiwan.

Baca Juga: MoU dengan Linfen Tiongkok, Pemkab Serang Fokus Empat Kerja Sama

"Sayangnya, ini adalah kisah sedih, dan itu hanya akan terulang."

Bahkan sebelum Penghargaan Pers Hak Asasi Manusia ditangguhkan tahun ini, mereka sudah menghadapi tantangan berat dari Tiongkok.

Sponsor penghargaan Amnesty International menarik diri dari Hong Kong tahun lalu, dengan alasan ketakutan akan pembalasan pemerintah Tiongkok.

Baca Juga: Miliki Khasiat Bagus, Obat Herbal Dari Cilegon Diekspor Hingga ke Tiongkok

Asosiasi Jurnalis Hong Kong, sponsor lain, mengatakan sedang mempertimbangkan pembubaran menyusul penangkapan jurnalis veteran Allan Au atas tuduhan penghasutan.

Au, mantan DJ radio, juga menulis untuk Stand News sebagai kolumnis.

Mally ditutup pada akhir 2021 setelah kantornya digerebek oleh polisi keamanan nasional baru Hong Kong, yang menangkap staf senior karena konspirasi untuk menerbitkan "materi hasutan".

Baca Juga: Diduga Ilegal, Perusahaan Tambang Emas PT IMM Lebak Datangkan Tenaga Ahli Dari Tiongkok

Outlet berita memainkan peran penting dalam melaporkan protes massa pro-demokrasi 2019 di Hong Kong dan acara-acara penting dan konferensi pers yang sering disiarkan langsung.

Bahkan outlet yang tetap buka telah merasakan dampak dari perubahan iklim media di Hong Kong, menurut Hong Kong Watch.

Pemerintah merombak penyiar publik Radio Television Hong Kong (RTHK) yang dulu kritis dan jurnalis asing juga berjuang untuk mendapatkan visa yang dulunya langsung.