Brasil Wilayah Kekaisaran yang Terpecah Belah Akibat Perang Saudara

TOPMEDIA – Brasil padamulanya adalah wilayah Kekaisaran. Brasil memiliki kesatuan politik mencakup wilayah geografis yang luas di Amerika Selatan. Dimasa lalu Brasil membawahi banyak suku dan bangsa kenyang akan Perang saudara.

Brasil mulanya dipersatukan dan dipimpin oleh monarki, atau oleh suatu bentuk pemerintahan Oligarki.

Pada abad ke-19 Brasil secara luas terdiri dari wilayah yang membentuk Brasil modern dan (sampai 1828). Pemerintahannya adalah monarki konstitusional parlementer perwakilan di bawah pemerintahan Kaisar Dom Pedro I dan putranya Dom Pedro II.

Baca Juga: Brasil vs Paraguay: Coutinho, Raphinha Jadi Bintang Kemenangan di Kualifikasi Piala Dunia CONMEBOL

Dikutip dari buku Sejarah Brasil oleh Levine, Robert M (1999), Diterbitkan Westport, Conn, Greenwood Press. Brasil merupakan koloni Kerajaan Portugis (Portugal). Brasil menjadi pusat Kerajaan kolonial Portugis pada tahun 1808.

Ketika Pangeran Portugis memimpin di Brasil, yang kemudian menjadi Raja Dom John VI. Ia melarikan diri dari invasi Napoleon ke Portugal dan menetapkan dirinya dan pemerintahannya di kota Rio, Brasil. de Jeneiro.

John VI kemudian kembali ke Portugal, meninggalkan putra sulungnya dan pewarisnya, Pedro, untuk memerintah Kerajaan Brasil sebagai wakil.

Baca Juga: Meski 9 Kali Juara Copa America, Brasil Masih Kalah dari Argentina & Uruguay

Pada 7 September 1822, Pedro mendeklarasikan kemerdekaan Brasil dan, setelah melancarkan Perang saudara dan berhasil melawan kerajaan ayahnya.

Brasil diakui sebagai daerah Kekaisaran pada 12 Oktober sebagai kaisar Pedro I, Kaisar pertama Brasil. Negara baru itu besar, berpenduduk jarang, dan beragam etnis.

Tidak seperti kebanyakan Republik Amerika Hispanik tetangga. Brasil memiliki stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi yang dinamis, kebebasan berbicara yang dijamin secara konstitusional.

Baca Juga: Calon Bintang Asal Brasil Ini Akan Merapat ke Real Madrid

Dan menghormati hak-hak sipil rakyatnya, meskipun dengan pembatasan hukum pada wanita dan budak. Terakhir dianggap sebagai properti dan bukan warga negara.

Parlemen bikameral Kekaisaran dipilih di bawah cara yang relatif demokratis untuk era itu, seperti juga legislatif provinsi dan daerah pinggiran pusat kota.

Pada akirnya persoalan muncul menyebabkan konflik ideologis yang panjang antara Pedro I dan faksi parlementer yang cukup besar mengenai peran raja dalam pemerintahan.